Lombok Tengah, NTB — Memasuki fase akhir persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, sejumlah pemangku kepentingan melakukan pengecekan langsung ke Pertamina Mandalika International Circuit dan kawasan The Mandalika pada Kamis, 17 September 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian Forum Diskusi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 untuk menyelaraskan persiapan menjelang perlombaan.
Inspeksi lintasan dan konsolidasi sektor
Pengecekan dilaksanakan melalui track inspection, yang memberi kesempatan kepada peserta forum untuk melihat langsung sejumlah pekerjaan pada lintasan serta fasilitas pendukung balap yang masih dalam penyelesaian. Forum Diskusi sebelumnya telah membahas kesiapan terintegrasi di berbagai sektor, termasuk sirkuit dan operasi race, transportasi dan konektivitas, keamanan, kesehatan, akomodasi, pariwisata, serta keterlibatan masyarakat.
Forum berfungsi sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi komitmen seluruh stakeholder untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan event, sekaligus memungkinkan penyesuaian progres dan kebutuhan sesuai peran masing-masing pihak.
Target dampak ekonomi dan keterlibatan lokal
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan penyelenggaraan tidak hanya berjalan aman dan lancar, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat NTB.
“Target kita bukan hanya memastikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 berjalan aman dan lancar, tetapi bagaimana penyelenggaraan tahun ini bisa lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat NTB. Karena itu, seluruh unsur harus bergerak bersama, mulai dari kesiapan infrastruktur, transportasi, keamanan dan pariwisata, hingga semakin besarnya keterlibatan masyarakat, volunteer lokal, UMKM dan talenta daerah,”
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan pelaku lokal seperti volunteer, UMKM, dan talenta daerah—elemen yang diharapkan turut menyalurkan manfaat ekonomi langsung ke masyarakat setempat.
Jadwal homologasi dan langkah selanjutnya
Salah satu tonggak teknis penting yang dipublikasikan adalah jadwal homologasi FIM Grade A, yang dicanangkan pada 8 Oktober 2026. Homologasi ini menjadi syarat standar internasional bagi sirkuit yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kelas dunia.
Selama periode antara inspeksi dan homologasi, pihak penyelenggara fokus menyelesaikan pekerjaan pada lintasan dan fasilitas pendukung. Forum Diskusi menjadi mekanisme evaluasi berkala agar semua pihak dapat menyesuaikan langkah teknis dan nonteknis hingga race week.
Dampak lokal dan implikasi ekonomi
Persiapan event berskala internasional seperti MotoGP di Mandalika dipandang memiliki potensi dampak ekonomi multidimensi, antara lain:
- Peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan internasional selama periode event;
- Peluang pendapatan bagi sektor akomodasi, transportasi, dan penyedia jasa lokal;
- Pemberdayaan UMKM melalui akses pasar yang lebih luas dan keterlibatan pada rantai pasok event;
- Penyerapan tenaga kerja temporer termasuk relawan dan tenaga pendukung kegiatan.
Pemerintah provinsi dan penyelenggara perlu memastikan manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal melalui kebijakan yang mengutamakan keterlibatan dan transfer pengetahuan kepada pelaku usaha setempat.
Tabel pemangku kepentingan dan fokus kesiapan
| Pemangku Kepentingan | Fokus Kesiapan |
|---|---|
| InJourney / ITDC | Pengembangan pariwisata dan fasilitas di kawasan The Mandalika |
| Mandalika Grand Prix Association (MGPA) | Operasional sirkuit dan penyelenggaraan balap |
| Pemerintah Provinsi NTB | Koordinasi lintas sektor: infrastruktur, transportasi, keamanan, kesehatan, pariwisata, dan keterlibatan masyarakat |
Catatan teknis seperti standar homologasi, pengelolaan alur transportasi, dan kesiapan layanan kesehatan menjadi perhatian utama menjelang verifikasi akhir oleh pihak internasional.
Dengan homologasi yang dijadwalkan pada 8 Oktober, waktu yang tersisa menuntut akselerasi penyelesaian teknis serta sinkronisasi program pemberdayaan lokal. Keberhasilan penyelenggaraan tidak hanya diukur dari aspek teknis balap, tetapi juga sejauh mana manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat NTB.
