Tual Perkenalkan Proposal Industri Garam: Menteri KKP Janji Dukungan

Penyerahan proposal di forum kerja sama perikanan

Pada Kamis, 24 September 2026, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat menyerahkan proposal pengembangan industri garam kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian acara peluncuran kerja sama perikanan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RI–RRT) yang digelar di Kota Tual.

Respons kementerian dan makna bagi Tual

Menteri KKP menyatakan telah menerima proposal tersebut dan memberi sinyal dukungan. Dalam pertemuan itu, Menteri Trenggono menyampaikan, “Proposal sudah saya terima. Belum sempat baca, tapi sudah pasti saya bantu, sudah pasti setuju. Tidak usah khawatir.” Pernyataan itu menjadi tanda positif bahwa usulan Pemerintah Kota Tual memperoleh perhatian dari tingkat pusat.

"Proposal sudah saya terima. Belum sempat baca, tapi sudah pasti saya bantu, sudah pasti setuju. Tidak usah khawatir." — Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP

Menurut Wali Kota, proposal ini dimaksudkan untuk memperluas pemanfaatan potensi maritim Kepulauan Kei dan wilayah Maluku yang selama ini masih didominasi aktivitas penangkapan ikan. Dengan pengembangan industri garam, pemda berharap ada diversifikasi kegiatan ekonomi kelautan dan pemenuhan kebutuhan garam bagi masyarakat setempat.

Siapa yang hadir saat penyerahan

Penyerahan proposal dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh yang menunjukkan dukungan lintas lembaga terhadap inisiatif itu. Hadir antara lain:

• Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra
• Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (hadir sebagai bagian dari rangkaian kerja sama RI–RRT)
• Gubernur Maluku
• Bupati Maluku Tenggara
• Pejabat militer dan keamanan: Pangdam Maluku, jajaran Kodim 1503, dan Kapolres Maluku Tenggara
• Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tual

Potensi dampak ekonomi dan pemenuhan kebutuhan lokal

Pemerintah Kota Tual menempatkan pengembangan industri garam sebagai bagian dari strategi pemanfaatan sumber daya kelautan secara lebih menyeluruh. Tujuan yang diungkapkan oleh wali kota menekankan dua hal utama:

• Diversifikasi ekonomi kelautan — mengurangi ketergantungan hanya pada penangkapan ikan dengan menambah rantai nilai melalui pengolahan garam.
• Ketahanan pasokan garam lokal — memenuhi kebutuhan garam bagi masyarakat Kepulauan Kei dan Maluku sehingga ketergantungan impor atau pasokan dari luar daerah dapat berkurang.

Sikap positif dari Menteri KKP berpotensi mempercepat proses pengkajian teknis dan pemberian dukungan, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan teknis, maupun kemungkinan akses program pembiayaan kementerian. Namun, realisasi proyek masih memerlukan langkah-langkah lanjut yang meliputi kajian kelayakan, perencanaan lokasi produksi, dan koordinasi lintas OPD.

Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan

Meskipun pernyataan dukungan dari tingkat pusat merupakan pijakan awal yang penting, Pemerintah Kota Tual perlu memperhatikan beberapa aspek teknis dan tata kelola agar inisiatif ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat:

• Pelaksanaan kajian kelayakan teknis dan lingkungan untuk menentukan metode produksi garam yang sesuai kondisi lokal.
• Perencanaan rantai pasok dan akses pasar untuk hasil garam agar produksi berkelanjutan dan bernilai ekonomis.
• Koordinasi antar-OPD dan dengan pemangku kepentingan lokal agar proyek terselenggara transparan dan akuntabel.

Penyerahan proposal ini menempatkan Tual pada posisi yang semakin aktif mengajukan pengembangan sektor kelautan bernilai tambah. Bagi warga dan pelaku usaha di Kepulauan Kei, inisiatif ini berpotensi membuka peluang kerja baru dan memperkuat ketahanan pasokan kebutuhan pokok seperti garam, apabila seluruh tahapan perencanaan dan implementasi dijalankan dengan baik dan terkoordinasi.