Ambon — Pemerintah Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan dapur dan proses pengolahan memenuhi standar kebersihan, higiene, sanitasi, serta keamanan pangan sebelum makanan disalurkan kepada penerima manfaat.
Upaya memperkuat mutu dan keamanan pangan
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan bahwa penguatan pengawasan menjadi bagian penting agar program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima, tetapi juga menjamin makanan yang diberikan benar-benar aman dan bergizi. Menurut keterangan yang diterima di Ambon pada Kamis, pemerintah provinsi menempatkan mutu dan keamanan pangan sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG.
"Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama anak-anak, harus benar-benar bergizi dan aman,"
Data operasional SPPG
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan pemerintah provinsi, saat ini terdapat 106 SPPG yang beroperasi di wilayah Maluku. Dari jumlah tersebut, 69 SPPG telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sedangkan 37 unit lainnya masih dalam proses memenuhi persyaratan.
| Jumlah SPPG | Memiliki SLHS & IPAL | Sedang Proses |
|---|---|---|
| 106 | 69 | 37 |
Langkah percepatan dan koordinasi lintas lembaga
Pemerintah provinsi mendorong percepatan pemenuhan SLHS dan pembangunan IPAL karena kedua aspek ini dianggap krusial untuk menjamin pengelolaan makanan, kebersihan dapur, pengolahan limbah, serta lingkungan di sekitar SPPG memenuhi ketentuan kesehatan. Untuk itu, koordinasi antarinstansi ditingkatkan.
- Dinas Kesehatan Maluku akan memperketat inspeksi dan pemantauan rutin.
- Badan Gizi Nasional (BGN) dilibatkan untuk memastikan kecukupan nilai gizi menu MBG.
- BPOM ikut mengawasi aspek keamanan pangan dan bahan baku.
- Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan fasilitas di tingkat lokal memenuhi persyaratan.
Pendekatan terpadu tersebut diharapkan dapat menambah daya jangkau pengawasan sekaligus memberikan dukungan teknis kepada pengelola SPPG yang belum memenuhi standar.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Selain fokus pada sarana dan infrastruktur, Pemprov Maluku juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk tenaga gizi dan penjamah makanan. Pemerintah provinsi merencanakan pelatihan bagi pengelola dan penjamah untuk memastikan proses pengolahan hingga penyajian memenuhi standar keamanan pangan dan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Pelatihan diarahkan pada aspek higiene pribadi penjamah, teknik penyimpanan bahan pangan, pengolahan dengan suhu aman, serta pencegahan kontaminasi silang. Upaya ini menjadi penting mengingat kualitas makanan bergizi juga bergantung pada praktik pengolahan yang benar.
Tantangan geografis dan pengawasan berkelanjutan
Lewerissa mengingatkan bahwa pengawasan harus bersifat berkelanjutan karena program MBG terus diperluas ke daerah-daerah di Maluku yang memiliki karakter kepulauan. Kondisi geografis ini menimbulkan tantangan distribusi dan pemantauan, sehingga mekanisme pengawasan yang adaptif diperlukan.
Secara khusus, daerah terpencil yang aksesnya terbatas memerlukan perhatian lebih, baik dari segi logistik distribusi bahan makanan yang aman maupun frekuensi inspeksi kebersihan dapur. Pemerintah provinsi akan menyesuaikan strategi pengawasan dengan kondisi lapangan.
Dampak bagi penerima manfaat
Perketatannya pengawasan diharapkan memberikan dua manfaat utama: memastikan anak-anak dan penerima lain menerima makanan yang bergizi serta mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat bahan makanan atau praktik pengolahan yang tidak aman. Kepastian mutu makanan publik juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Langkah selanjutnya adalah mempercepat pemenuhan persyaratan bagi 37 SPPG yang masih dalam proses sertifikasi serta meningkatkan frekuensi audit dalam jangka menengah. Pemerintah provinsi menegaskan komitmen untuk terus memantau dan melaporkan perkembangan agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan efektif.
