Ruang kota sebagai arah kebijakan pembangunan
Tual — Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual Tahun 2026–2046 harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Tual untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda RTRW, Selasa malam, 18 Agustus 2026.
Renuat menekankan bahwa pembahasan dan penetapan lima Raperda, termasuk RTRW, bukan semata memenuhi prosedur hukum. Menurutnya, proses legislasi perlu dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Peraturan daerah bukan sekadar mengatur ketertiban, tetapi menjadi arah kebijakan pembangunan sekaligus pedoman perlindungan hak-hak masyarakat,"
Secara khusus Renuat menegaskan pentingnya RTRW karena dokumen ini akan menjadi pedoman dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan di Kota Tual selama 20 tahun ke depan. Ia mengingatkan bahwa RTRW tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif melainkan harus menjadi kerangka untuk menata fungsi ruang sehingga pembangunan berlangsung terarah dan berkelanjutan.
"RTRW merupakan instrumen strategis yang menentukan wajah dan arah seluruh pembangunan Kota Tual selama 20 tahun ke depan,"
Partisipasi pemangku kepentingan dan implikasi tata ruang
Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tual itu dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, mencerminkan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembahasan dokumen strategis. Hadirin antara lain adalah:
- Staf Ahli Wali Kota dan Asisten Sekda;
- Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, dan BUMD;
- Camat dan lurah se-Kota Tual serta kepala puskesmas;
- Tokoh adat, tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi, kepala sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, serta unsur masyarakat lainnya.
Keikutsertaan beragam pihak ini menunjukkan bahwa dokumen RTRW akan berdampak lintas sektor. Penataan ruang yang baik dinilai harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas ekonomi, infrastruktur, permukiman, serta fasilitas publik.
Konektivitas antara peraturan daerah dan tujuan pembangunan
Renuat mengingatkan bahwa setiap peraturan daerah seyogianya menjawab dinamika pembangunan serta mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Dengan kata lain, RTRW harus dirancang bukan hanya untuk kondisi sekarang tetapi juga cukup fleksibel untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan tekanan lingkungan di masa depan.
Dalam konteks perencanaan tata ruang, sejumlah isu yang umumnya relevan bagi kota kepulauan seperti Tual meliputi ketersediaan lahan untuk perumahan, pemanfaatan pesisir, pelestarian kawasan lindung, serta penyediaan infrastruktur dasar. Meskipun rapat membahas aspek strategis RTRW, mekanisme teknis dan zoning rinci akan bergantung pada pembahasan lanjutan antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan terkait.
| Item | Data |
|---|---|
| Periode RTRW | 2026–2046 (20 tahun) |
| Jumlah Raperda yang dibahas | 5 Raperda termasuk RTRW |
Rapat paripurna ini menempatkan RTRW sebagai dokumen sentral yang akan menjadi acuan bagi perencanaan zonasi, izin pemanfaatan ruang, serta kebijakan pembangunan kota. Proses pengesahan dan implementasinya nantinya akan menentukan arah investasi, pengembangan infrastruktur, serta upaya pelestarian lingkungan di Kota Tual.
Ke depan, pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan proses finalisasi Raperda RTRW melibatkan kajian teknis, analisis lingkungan, serta dialog publik yang memadai agar dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Tual.
