Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan percepatan pembangunan konektivitas sebagai strategi utama untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan. Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyatakan makna kemerdekaan tidak cukup sekadar perayaan simbolis, tetapi harus dirasakan lewat pembangunan yang inklusif dan merata.
Prioritas pada konektivitas untuk pemerataan
Menurut Gubernur, tantangan utama provinsi kini bukan hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan manfaat pertumbuhan itu dinikmati secara luas oleh masyarakat. Salah satu kendala utama yang menghambat pemerataan, katanya, adalah keterbatasan konektivitas. Banyak wilayah masih belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik belum optimal.
Gubernur memberikan contoh nyata berupa desa yang selama 26 tahun menunggu akses jalan yang layak. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tertunda berdampak langsung terhadap mobilitas, produktivitas, dan kualitas layanan dasar bagi warga.
"Pembangunan di Maluku Utara belum inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak,"
Usulan anggaran dan alasan percepatan
Pemerintah provinsi berencana menambah pembiayaan sekitar Rp 1 triliun untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Menurut penjelasan Gubernur, percepatan dinilai lebih strategis daripada menunda pekerjaan beberapa tahun ke depan karena faktor biaya.
Analisis yang dikemukakan Pemprov menunjukkan penundaan proyek sampai 2027 atau bahkan 2030 dapat menyebabkan kenaikan biaya signifikan akibat inflasi dan kenaikan harga bahan. Perkiraan kenaikan biaya bahan yang diperkirakan mencapai 30–50 persen dijadikan dasar argumen untuk melakukan investasi sekarang agar total biaya lebih efisien dan manfaat ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat.
- Masalah utama: wilayah tanpa akses jalan dan jembatan layak.
- Solusi yang diusulkan: percepatan pembangunan infrastruktur dengan tambahan pembiayaan.
- Alasan biaya: menghindari kenaikan biaya konstruksi hingga 30–50 persen jika ditunda.
Proses legislasi dan akuntabilitas
Meskipun percepatan dianggap mendesak, Gubernur menegaskan bahwa langkah tersebut tetap akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Rencana penambahan pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat dukungan masyarakat.
Hal ini menempatkan fokus pada tata kelola anggaran dan prioritas belanja daerah. Pengajuan anggaran luar biasa semacam ini biasanya membuka perdebatan tentang sumber pembiayaan, dampak terhadap alokasi program lain, dan jadwal pelaksanaan yang realistis.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Tambahan pembiayaan | Rp 1 triliun (diusulkan) |
| Risiko jika ditunda | Kenaikan biaya konstruksi diperkirakan 30–50% |
| Contoh dampak sosial | Desa menunggu akses jalan layak selama 26 tahun |
Implikasi terhadap pembangunan daerah
Percepatan pembangunan konektivitas berpotensi menciptakan beberapa dampak positif bila dikelola efektif, antara lain peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha lokal, percepatan distribusi barang dan jasa, serta kemudahan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Namun, keberhasilan program akan sangat bergantung pada perencanaan teknis, pengawasan pelaksanaan, serta transparansi penggunaan anggaran.
Selain itu, langkah mempercepat proyek infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara menyiratkan kebutuhan koordinasi lintas sektor—dari dinas pekerjaan umum, perencanaan, hingga DPRD—untuk memastikan prioritas proyek sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Gubernur Sherly menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tujuan akhir dari percepatan itu bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat di Maluku Utara.
