Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis, 24 September 2026.
Penghargaan dan momentum kebijakan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, hadir mewakili pemerintah provinsi untuk menerima penghargaan tersebut. Acara pemberian penghargaan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Dewan Komisioner Bank Indonesia, Friderica Widyasari Dewi, beserta jajaran kementerian/lembaga dan kepala daerah.
Strategi pengendalian inflasi di Jateng
Menurut Gubernur Ahmad Luthfi, penghargaan ini menjadi bukti efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan di Jawa Tengah dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan menstabilkan harga di pasar. Salah satu langkah yang ditekankan adalah peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan intervensi distribusi kebutuhan bahan pokok di seluruh kabupaten/kota.
"Kami punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,"
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Luthfi seusai menerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa intervensi terkoordinasi menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada bulan-bulan yang rawan naiknya harga bahan pangan.
Angka inflasi dan indikator produksi pangan
Data yang disampaikan menunjukkan inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,08 persen (year on year), sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen. Catatan ini menjadi salah satu indikator pencapaian dalam pengendalian harga di tingkat provinsi.
Selain intervensi pasar, capaian produksi komoditas pangan turut menjadi faktor penyangga. Berdasarkan data 2025 yang dirujuk oleh pemerintah provinsi, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau setara dengan kenaikan 7,73 persen dibandingkan 2024. Produksi gabah kering giling dilaporkan sekitar 9,3 juta ton, yang jika dikonversi menghasilkan beras sekitar 5,35 juta ton.
| Tahun | Luas Panen (ha) | Produksi GKG (ton) | Perkiraan Produksi Beras (ton) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 1,67 juta | 9,3 juta | 5,35 juta |
Peran stakeholder dan koordinasi antarlembaga
Pemprov menyoroti sinergi antara dinas provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah, serta pihak swasta dan BUMD. Kolaborasi ini meliputi pengawasan pasokan, stabilisasi harga melalui operasi pasar atau intervensi distribusi, serta percepatan digitalisasi transaksi yang mendukung transparansi dan efisiensi rantai pasok.
- Intervensi distribusi oleh BUMD di tingkat kabupaten/kota;
- Koordinasi antar dinas terkait untuk memastikan pasokan dan keterjangkauan;
- Dukungan teknis dan kebijakan dari Bank Indonesia serta kementerian terkait.
Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi tantangan berkelanjutan, terutama ketika menghadapi tekanan eksternal seperti fluktuasi harga global, gangguan rantai pasok, atau kondisi cuaca yang memengaruhi produksi pangan. Penghargaan ini dinilai sebagai pengakuan atas usaha yang telah dilakukan, namun bukan akhir dari upaya pengendalian harga.
Implikasi bagi masyarakat dan langkah berikutnya
Bagi masyarakat Jawa Tengah, inflasi yang relatif terkendali berarti daya beli lebih terjaga dan kestabilan harga bahan pokok di pasar. Pemerintah provinsi diharapkan mempertahankan koordinasi serta memperluas langkah-langkah mitigasi, termasuk peningkatan cadangan pangan lokal, penguatan distribusi, dan percepatan digitalisasi transaksi untuk mengurangi biaya logistik.
Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang dianggap berhasil menjalankan fungsi pengendalian inflasi. Ke depan, pemantauan berkala, kebijakan adaptif, dan peran aktif semua pemangku kepentingan akan menentukan kelanjutan stabilitas harga dan ketahanan pangan di provinsi ini.
Wahyu Susanto, Koresponden Daerah - Jawa Tengah
