Ternate — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Maluku Utara, Bagus Kurniawan, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi pejabat fungsional nonmanajerial Pembina Keamanan Pemasyarakatan pada Rabu, 2 September 2026. Acara berlangsung di Aula Gamalama dengan kombinasi kehadiran langsung dan partisipasi virtual bagi beberapa pejabat yang sedang bertugas di wilayah lain.
Tujuan pelantikan dan konteks organisasi
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Maluku Utara untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jajaran pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan, pembinaan, dan pengelolaan tahanan maupun narapidana di wilayah provinsi tersebut.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara sumpah. Penandatanganan itu dimaknai sebagai komitmen resmi para pejabat untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan pimpinan
"Jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, profesionalisme, dan dedikasi. Jadikan jabatan ini sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat,"
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bagus Kurniawan dalam kesempatan pelantikan. Ia menekankan bahwa kegiatan resmi semacam ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penguatan etika kerja dan disiplin dalam menjalankan fungsi penegakan keamanan pemasyarakatan.
Fokus tugas Pembina Keamanan Pemasyarakatan
Dalam sambutannya, Kakanwil mengingatkan agar setiap pejabat melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangan. Khusus bagi pejabat yang dilantik sebagai Pembina Keamanan Pemasyarakatan, peran mereka diharapkan menitikberatkan pada penguatan aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, sejalan dengan regulasi yang berlaku.
- Penguatan keamanan: menata prosedur pengawasan dan penanganan gangguan keamanan.
- Peningkatan profesionalisme: menerapkan standar kompetensi dalam pengelolaan risiko keamanan.
- Koordinasi: menjalin kerja sama antarunit di lingkungan pemasyarakatan dan instansi terkait.
Pelaksanaan teknis acara
Acara pelantikan berjalan tertib dan lancar. Meski beberapa peserta mengikuti secara virtual karena menjalankan tugas di wilayah Papua, seluruh rangkaian formalitas seperti pengucapan sumpah dan penandatanganan berita acara sumpah dilakukan sesuai prosedur. Dokumentasi kegiatan dipublikasikan oleh Humas Kanwil Ditjenpas Maluku Utara.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Pejabat yang dilantik | Pembina Keamanan Pemasyarakatan (fungsional nonmanajerial) |
| Pimpinan pelantikan | Bagus Kurniawan, Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara |
| Waktu | Rabu, 2 September 2026 |
| Tempat | Aula Gamalama, Ternate |
Dampak dan harapan ke depan
Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas organisasi serta implementasi nilai-nilai inti pada lingkungan pemasyarakatan di Maluku Utara. Penguatan fungsi keamanan menjadi penting mengingat tugas pemasyarakatan tidak hanya mengurus administrasi penahanan tetapi juga memastikan keselamatan, ketertiban, dan pembinaan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan.
Dengan ditetapkannya pejabat yang fokus pada aspek keamanan, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara bermaksud memperkecil potensi gangguan keamanan serta memperbaiki tata kelola pengawasan internal. Keberhasilan langkah ini akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas unit maupun instansi keamanan terkait.
Humas Kanwil Ditjenpas Maluku Utara menyebutkan bahwa dokumentasi kegiatan dan informasi lebih lanjut tentang pelantikan tersedia untuk publik melalui saluran komunikasi resmi kantor. Langkah-langkah penguatan berikutnya akan diarahkan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pemantauan kinerja pejabat yang baru dilantik.
Secara administratif, pelantikan fungsional nonmanajerial ini menegaskan komitmen organisasi terhadap profesionalisme sekaligus memenuhi kebutuhan struktural dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di provinsi Maluku Utara.
