Rakor tingkat wilayah sebagai pemicu kebijakan lokal
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan serangkaian strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Langkah ini diambil setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua Tahun 2026 yang berlangsung secara berjenjang.
Rakor yang digelar Rabu, 16 September 2026, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara daring dari ruang rapat Wali Kota Tidore. Pertemuan dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Prof. Hoiruddin Hasibuan.
"Hari ini Kota Tidore bersama kabupaten/kota lainnya melakukan pertemuan awal untuk membuat strategi di masing-masing daerah. Strategi tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga target nasional dapat tercapai dengan baik,"
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Ahmad Laiman sebagai tindak lanjut instruksi presiden terkait percepatan tumbuhnya ekonomi daerah.
Fokus: optimalisasi APBD dan langkah konkret OPD
Menurut Wakil Wali Kota, salah satu upaya utama adalah mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah meminta agar OPD menyiapkan kebijakan dan program yang berdampak langsung terhadap perekonomian lokal.
Beberapa poin perhatian yang disebutkan selama pertemuan antara lain:
- Perumusan strategi daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi ekonomi setempat;
- Pemanfaatan APBD untuk mendukung aktivitas usaha rakyat dan sektor unggulan daerah;
- Langkah-langkah konkret pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat;
- Koordinasi antara kabupaten/kota dalam satu wilayah agar target nasional dapat didukung oleh kebijakan lokal.
Dampak bagi pemerintahan lokal dan masyarakat Tidore
Penyusunan strategi berbasis kondisi nyata daerah menempatkan beban implementasi pada OPD terkait. Di tingkat praktis, hal ini berarti program-program belanja daerah perlu diarahkan pada kegiatan yang meningkatkan permintaan dan pasokan barang/jasa lokal, sekaligus menstabilkan harga. Pemerintah Kota Tidore meminta agar setiap OPD menyiapkan langkah yang bersifat langsung terasa oleh masyarakat.
Upaya pengendalian inflasi mendapatkan penekanan khusus karena berkaitan langsung dengan daya beli warga. Pemerintah pusat mengharapkan setiap kabupaten dan kota menyusun langkah strategis berdasarkan kondisi wilayah masing-masing, sehingga pengendalian harga menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan.
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Tanggal Rakor | 16 September 2026 |
| Perwakilan Tidore | Wakil Wali Kota Ahmad Laiman dan OPD terkait |
| Pimpinan Rakor | Prof. Hoiruddin Hasibuan (Staf Khusus Mendagri) |
| Lokasi penghubung | Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan (daring) |
Langkah berikutnya dan harapan pemda
Pemkot Tidore berkomitmen menindaklanjuti hasil rakor dengan menyusun strategi yang sesuai karakteristik ekonomi daerah. Langkah-langkah itu nantinya akan dirumuskan oleh OPD terkait dan disinergikan dengan kebijakan pusat serta kabupaten/kota lain di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Wakil Wali Kota meminta agar terobosan yang dihadirkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput sambil tetap menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak mengorbankan daya beli masyarakat dan justru memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Pemantauan dan evaluasi implementasi strategi akan menjadi bagian penting dari proses berikutnya untuk memastikan langkah-langkah yang diambil efektif dan tepat sasaran.
