Wakil Gubernur pantau langsung ketersediaan BBM bersubsidi di Sofifi
Sofifi, Maluku Utara — Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sofifi pada Senin, 19 Oktober 2026, menyusul keluhan dari sopir mengenai dugaan penyalahgunaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar.
Dalam sidak yang berlangsung bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, pemerintah provinsi memeriksa kondisi stok dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, untuk memastikan pasokan dan pelayanan kepada masyarakat tetap sesuai ketentuan.
"Pemerintah daerah ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kami berharap pihak SPBU senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan,"
— Sarbin Sehe, usai sidak.
Keterangan pihak pemerintahan provinsi
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, M. Ronny Saleh, menyatakan kepada awak media bahwa suplai Pertalite dan Biosolar ke SPBU yang diperiksa tergolong "berjalan lancar". Ronny juga mengatakan pemerintah daerah telah menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta dukungan kuota BBM demi menjaga kontinuitas pasokan.
Menurut Ronny, dari total kuota yang diperoleh provinsi sebanyak 180 kiloliter, alokasi yang tersedia saat ini baru mencapai 80 kiloliter. Selain itu, dia menyebutkan ada tambahan pasokan yang dijadwalkan tiba pada hari yang sama: 8 kiloliter Pertalite dan 16 kiloliter Pertamax.
Data alokasi dan pasokan (laporan pemerintah provinsi)
| Jenis | Jumlah |
|---|---|
| Total kuota yang diperoleh | 180 kiloliter |
| Alokasi tersedia saat ini | 80 kiloliter |
| Pasokan dijadwalkan masuk | 8 kiloliter Pertalite, 16 kiloliter Pertamax |
Implikasi bagi masyarakat Sofifi
Keluhan tentang kenaikan harga Biosolar dari harga resmi Rp 6.800 per liter menjadi sekitar Rp 17.000 per liter memicu sidak oleh pemerintah provinsi. Meski pihak pemerintahan menyatakan pasokan ke SPBU "berjalan lancar", perbedaan antara kuota yang diperoleh dan alokasi yang tersalur menjadi perhatian karena dapat menimbulkan ketidakpastian ketersediaan BBM bersubsidi.
Untuk warga dan pelaku usaha di Sofifi, beberapa implikasi yang perlu diperhatikan:
- Kenaikan harga di tingkat penjualan nonresmi dapat meningkatkan biaya operasional angkutan umum dan distribusi barang.
- Perbedaan antara kuota dan alokasi yang tersalur menuntut pemantauan berkelanjutan agar stok tidak mengalami kekosongan.
- Peran aparat pengawas dan Satgas BBM penting untuk mencegah penyalahgunaan kuota bersubsidi.
Ronny Saleh menekankan harapan agar stok BBM bersubsidi tidak mengalami kekosongan dengan pergerakan pasokan yang terjadwal. Pemerintah provinsi juga telah mengambil langkah administratif dengan mengajukan permintaan penambahan kuota ke BPH Migas.
Tindak lanjut dan pengawasan
Pemantauan langsung seperti sidak dinilai perlu untuk memastikan pelayanan SPBU sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah daerah meminta agar operator SPBU dan pihak terkait menjaga transparansi distribusi BBM bersubsidi serta mematuhi mekanisme penyaluran yang ditetapkan.
Hingga peliputan ini, penjelasan lebih rinci mengenai penyebab dugaan lonjakan harga di tingkat pengecer belum dipaparkan oleh pihak SPBU yang diperiksa maupun oleh pimpinan distributor. Pemerintah provinsi menyatakan akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk memastikan alokasi sesuai kebutuhan masyarakat di Maluku Utara.
