Sejumlah 25 hotel di Provinsi Lampung resmi memulai pengajuan sertifikasi halal secara kolektif dengan pendampingan intensif dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung. Langkah ini diambil untuk mengejar tenggat penerapan kewajiban jaminan produk halal yang diperkirakan segera berlaku.
Kerja kolektif untuk memenuhi persyaratan
Ketua PHRI Lampung, Friandi Indrawan, menyatakan gerakan bersama ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang digelar pada 2 September. Menurut Friandi, pendampingan dirancang untuk mempermudah pengelola hotel dalam memahami regulasi, melengkapi dokumen, serta menata operasional dapur agar memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
“Sebanyak 25 hotel saat ini sedang berproses untuk sertifikasi halal,”
Rangkaian proses yang dijalankan mencakup verifikasi rantai pasok, penataan alur pengolahan makanan, pembenahan administrasi, dan pelatihan personel yang bertanggung jawab terhadap makanan dan minuman di hotel.
Persyaratan teknis dan operasional
Proses audit untuk sertifikasi halal mewajibkan pelaku usaha memastikan seluruh rantai pasok makanan dan minuman—mulai dari pemilihan bahan baku, verifikasi pemasok, hingga teknik pengolahan—sesuai dengan ketentuan SJPH. PHRI Lampung menyusun skema pendampingan terpadu untuk membantu pemilik hotel melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga tidak terjadi penumpukan pengajuan mendekati tenggat.
- Pendampingan administrasi: bantuan pengisian dan pelengkapan dokumen SJPH.
- Penataan dapur: pengaturan alur produksi untuk memastikan pemisahan bahan dan peralatan yang sesuai.
- Pelatihan staf: pelatihan praktik operasional yang mengacu pada standar halal.
- Verifikasi pemasok: pengawasan bahan baku dan dokumentasi pemasok agar dapat dibuktikan status halalnya.
Friandi juga mengimbau agar seluruh hotel dan restoran lain di Lampung segera memulai proses verifikasi guna menghindari penumpukan pengajuan di akhir masa transisi. Menurutnya, waktu transisi yang memadai penting agar pengelola memiliki ruang untuk melakukan perbaikan fasilitas dan memenuhi persyaratan teknis.
Dampak bagi industri pariwisata lokal
Wajibnya jaminan produk halal akan memengaruhi operasional hotel, khususnya unit makanan dan minuman, yang menjadi bagian penting dari layanan tamu. Bagi sejumlah hotel yang pernah mengandalkan pemasok tradisional tanpa dokumentasi lengkap, proses verifikasi bisa menuntut perubahan hubungan pasokan atau penataan ulang alur produksi.
Secara lebih luas, kepatuhan terhadap standar halal juga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing destinasi pariwisata Lampung jika diimplementasikan secara konsisten dan transparan.
Peran PHRI sebagai fasilitator
PHRI Lampung mengambil peran fasilitator dengan menyatukan hotel untuk mengakses pendampingan secara kolektif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengefisienkan proses, menurunkan biaya per unit untuk verifikasi, serta mempercepat pemahaman regulasi di kalangan pengusaha perhotelan.
| Aspek | Fokus Pendampingan |
|---|---|
| Dokumen | Pelengkapan SJPH dan administrasi pendukung |
| Operasional | Penataan dapur dan alur pengolahan makanan |
| Sumber daya manusia | Pelatihan staf layanan makanan dan minuman |
| Rantai pasok | Verifikasi pemasok dan bahan baku |
Upaya kolektif ini sudah memasuki tahap koordinasi aktif, termasuk diskusi teknis dan kesiapan audit. PHRI terus mendorong agar hotel-hotel yang belum memulai proses segera bergabung sehingga tidak tertinggal dalam pemenuhan regulasi.
Langkah praktis bagi pengelola hotel
Bagi pengelola hotel yang belum memulai proses sertifikasi, beberapa langkah praktis yang direkomendasikan adalah: memetakan seluruh sumber bahan baku yang digunakan, meminta dokumen pendukung dari pemasok, meninjau kembali alur produksi di dapur, dan mengikutsertakan staf kunci dalam pelatihan yang difasilitasi PHRI. Langkah awal ini penting untuk memperlancar proses audit dan mengurangi kebutuhan perbaikan struktural yang memakan waktu.
Pendekatan kolektif oleh PHRI Lampung menunjukkan upaya sektor perhotelan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi sambil menjaga kontinuitas layanan kepada tamu. Implementasi yang sistematis akan menentukan seberapa cepat hotel- hotel di Lampung dapat memenuhi standar dan mengubah kewajiban menjadi peluang pasar.
Ria Anjani, Koresponden Daerah - Lampung
