Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai simpul produksi dan distribusi pangan bagi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, pada acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Makassar, Sabtu.
Potensi komoditas unggulan dan peran strategis Sulsel
Dalam paparan yang disampaikan, Fatmawati menegaskan posisi strategis Sulawesi Selatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya wilayah Indonesia Timur. Daerah ini dinilai memiliki kapasitas produksi pada sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pasar regional.
Komoditas unggulan yang disebut antara lain:
- beras
- cabai
- bawang merah
- jagung
- telur
- daging ayam
- hasil perikanan
Fatmawati menekankan bahwa potensi tersebut harus diimbangi dengan sistem distribusi yang efisien agar daerah surplus dapat memenuhi kebutuhan daerah lain yang kekurangan pasokan.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,”
Pembangunan infrastruktur dan program multiyears
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menjalankan program pembangunan infrastruktur jalan melalui skema tahun jamak (multiyears) untuk Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini dilengkapi dengan pengembangan jaringan irigasi yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarkawasan dan meningkatkan produktivitas pertanian di daerah penghasil.
Penguatan infrastruktur tersebut dimaksudkan bukan hanya untuk memudahkan akses transportasi darat, tetapi juga untuk menurunkan biaya logistik internal dan memperpendek waktu tempuh dari daerah produksi menuju pusat distribusi atau pelabuhan pengiriman.
Tantangan distribusi: rantai dingin dan biaya angkutan laut
Meski optimistis, pemerintah provinsi mengakui sejumlah hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran pasokan dan kualitas komoditas, antara lain keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) serta tingginya biaya logistik angkutan laut. Dua faktor ini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kualitas hasil pertanian dan perikanan serta keterjangkauan harga bagi konsumen.
Menurut Fatmawati, tanpa penyelesaian masalah rantai dingin, komoditas yang mudah rusak sulit dipertahankan kualitasnya selama pengiriman antarpulau. Sementara itu, biaya angkutan laut yang tinggi dapat mengurangi daya saing produk Sulsel di pasar regional.
Langkah sinergis dan harapan ke depan
GPIPS Sulampua yang menjadi forum pernyataan kesiapan ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret berbasis sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemangku kepentingan sektor pertanian, dan pelaku logistik. Fokusnya meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas penyimpanan berpendingin, serta pengurangan hambatan biaya logistik laut.
Dengan memadukan peningkatan produksi dan perbaikan konektivitas antardaerah, Sulawesi Selatan berupaya memastikan pasokan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah Sulampua. Keberhasilan inisiatif ini juga akan memperkuat kontribusi Sulsel terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya untuk wilayah timur Indonesia.
| Aspek | Fokus |
|---|---|
| Produksi | Peningkatan produktivitas komoditas unggulan |
| Infrastruktur | Pembangunan jalan multiyears dan pengembangan irigasi |
| Distribusi | Penguatan rantai dingin dan efisiensi logistik laut |
Ke depan, efektivitas peran Sulawesi Selatan sebagai simpul pangan akan sangat bergantung pada realisasi investasi infrastruktur dan kebijakan yang menurunkan biaya distribusi. Forum GPIPS menjadi salah satu wadah untuk merumuskan kebijakan dan aksi kolaboratif yang diperlukan.
Masyarakat dan pelaku usaha di Sulsel diharapkan mengikuti perkembangan program ini, khususnya peluang yang muncul dari peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar regional.
