Upaya percepatan pembangunan meski ada perdebatan status
Sofifi — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara mendorong kebijakan penganggaran khusus untuk mempercepat penataan dan peningkatan layanan dasar di Sofifi, kendati perdebatan mengenai status wilayah ini sebagai ibu kota provinsi masih berlangsung. Usulan itu dimaksudkan agar pembangunan tidak hanya berupa penempatan proyek, melainkan agenda yang terintegrasi dengan alokasi dana berpenanda khusus.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, menyatakan pemerintah provinsi akan menegaskan percepatan pembangunan Sofifi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Menurutnya, besaran anggaran yang diperlukan masih dalam proses penyusunan oleh tim perencana.
"Di sepanjang dua tahun perjalanan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur ini kami menganggap bahwa perlu ada afirmasi khusus, kebijakan khusus, terutama kebijakan penganggaran berlabel khusus dalam rangka menata wajah ibu kota yang lebih baik,"
Fokus layanan dasar dan wajah ibu kota
Sarmin menegaskan fokus usulan Bappeda tidak semata soal legitimasi administratif, melainkan prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Beberapa sektor yang disebut membutuhkan perhatian adalah kesehatan, pendidikan, dan fasilitas penunjang aktivitas pemerintahan.
- Menegaskan percepatan Sofifi dalam RKPD 2027;
- Menyusun alokasi anggaran berlabel khusus untuk penataan ibu kota;
- Meningkatkan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Sarmin menambahkan bahwa Bappeda tidak akan menggunakan perdebatan terkait status administratif sebagai alasan menunda perbaikan. Prinsip yang dikedepankan ialah memastikan layanan dasar tetap berjalan dan meningkat karena hal itu mencerminkan "wajah ibu kota".
Implikasi kebijakan dan langkah selanjutnya
Jika usulan alokasi anggaran berlabel khusus dimasukkan dalam RKPD 2027, implikasinya meliputi prioritisasi proyek-proyek yang bersifat mendasar dan mendukung fungsi pemerintahan pusat provinsi. Namun, Kepala Bappeda belum merinci besaran anggaran atau skala program yang akan dianggarkan, sehingga keputusan akhir bergantung pada proses perencanaan dan pembahasan antara perangkat daerah terkait serta persetujuan anggaran.
Langkah konkret yang perlu dipertimbangkan pemerintah provinsi meliputi penyusunan rencana terintegrasi yang jelas, penentuan indikator keberhasilan, serta mekanisme penandaan anggaran agar proyek di Sofifi dapat dipantau secara khusus. Tanpa rincian tersebut, penandaan anggaran berlabel khusus berisiko menjadi istilah kebijakan tanpa pelaksanaan terukur.
| Isu | Keterangan |
|---|---|
| Dokumen perencanaan | RKPD 2027 sebagai kerangka percepatan |
| Sasaran utama | Pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas pemerintahan |
| Status anggaran | Masih dalam tahap penyusunan besaran |
Usulan Bappeda muncul pada masa dua tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Bagi warga Sofifi, klaim prioritas pembangunan ini menjanjikan perbaikan layanan publik dan infrastruktur penunjang administrasi, tetapi efektivitasnya tergantung pada kelanjutan proses perencanaan anggaran dan komitmen eksekutif untuk menerapkan alokasi berlabel khusus.
Pihak terkait, termasuk legislatif provinsi dan perangkat teknis lain, perlu mengevaluasi usulan tersebut agar rencana pembangunan menjadi aksi yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi layanan masyarakat di ibu kota provinsi.
