Pelantikan dan penegasan peran desa dalam pembangunan daerah
Pada Sabtu, 24 Oktober 2026, Bupati Gianyar I Made Mahayastra melantik secara resmi 26 perbekel terpilih hasil Pemilihan Perbekel Serentak 2026 untuk masa jabatan 2026–2034. Acara pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan berlangsung di Ruang Sidang Utama Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar dengan prosesi penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagai bagian dari rangkaian resmi.
Dalam sambutannya, Bupati Mahayastra menempatkan desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Ia meminta para perbekel yang baru dilantik agar segera menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
"Ujung tombak pemerintahan adalah desa. Kalau desanya maju dan inovatif, Gianyar pasti maju,"
Bupati juga mengingatkan perlunya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disesuaikan dengan potensi serta keunggulan khas masing-masing desa. Tujuannya, menurutnya, untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong inovasi lokal yang berdampak langsung pada peningkatan layanan publik di tingkat desa.
Penyesuaian program desa dengan prioritas daerah
Mahayastra menekankan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa disusun selaras dengan RPJM Daerah Kabupaten Gianyar. Menurutnya, keselarasan perencanaan akan memudahkan penyerapan sumber daya, sinkronisasi program, dan mengurangi tumpang tindih kegiatan antara desa dan pemerintah kabupaten.
Selain arahan teknis perencanaan, Bupati memaparkan sejumlah program prioritas Pemkab Gianyar yang sedang berjalan, yang diharapkan dapat diimplementasikan atau disinergikan di tingkat desa, antara lain:
- Jaminan pembiayaan kesehatan berbasis KTP Gianyar.
- Penyaluran beasiswa perguruan tinggi untuk putra-putri daerah.
- Bantuan seragam sekolah gratis bagi sekitar 14.000 siswa SD dan SMP.
Dengan mengaitkan program tersebut ke konteks desa, Bupati meminta perbekel memperhatikan data dan kebutuhan riil masyarakat agar manfaat program lebih tepat sasaran.
Implikasi bagi tata kelola dan pembangunan lokal
Pelantikan 26 perbekel menandai awal masa kepemimpinan yang akan mempengaruhi arah kebijakan di tingkat desa hingga tahun 2034. Kewenangan perbekel mencakup perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Karena itu, kesatuan visi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Gianyar.
Beberapa implikasi praktis dari arahan Bupati yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan desa dan masyarakat adalah:
- Penyusunan RPJM Desa yang mempertimbangkan potensi unggulan dan kearifan lokal.
- Penataan APBDes agar mencerminkan prioritas pemberdayaan ekonomi lokal dan pelayanan dasar.
- Peningkatan koordinasi antar-Perbekel dan dinas-dinas teknis Kabupaten demi penyerapan anggaran yang efektif.
| Aspek | Data |
|---|---|
| Jumlah perbekel dilantik | 26 |
| Masa jabatan | 2026–2034 |
| Jumlah siswa penerima seragam gratis (SD/SMP) | ~14.000 |
Pengelolaan anggaran desa yang responsif terhadap potensi lokal juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, dua aspek yang menjadi perhatian masyarakat Gianyar. Karena sebagian besar desa di Gianyar memiliki karakter budaya dan pariwisata, pemanfaatan APBDes untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan menjadi salah satu tantangan utama bagi perbekel baru.
Harapan keterbukaan dan kebersamaan pasca-pilkades
Menutup arahannya, Bupati Mahayastra mengajak seluruh perbekel untuk memanfaatkan momentum Pemilihan Perbekel sebagai ajang memperkuat persatuan. Ia meminta agar dinamika politik pilkel tidak menjadi penghalang kerja sama dalam menjalankan pemerintahan desa demi kesinambungan pembangunan daerah.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola desa di Gianyar. Keberhasilan periode kepemimpinan perbekel yang baru akan sangat bergantung pada kemampuan mereka menyusun perencanaan yang partisipatif, memanfaatkan sumber daya lokal, serta menjaga kebersamaan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat adat setempat.
