Mamuju — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan (LHK) dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SERAYA. Upaya ini dimaksudkan untuk memperbaiki tertib administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mendukung keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan kerja instansi tersebut.
Optimalisasi sistem dan peran administrator
Pemanfaatan SERAYA melibatkan penunjukan Analis Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai administrator aplikasi. Peran administrator bukan sekadar teknis, melainkan juga memfasilitasi pemantauan pelaporan serta penanganan kendala yang dialami pelapor dalam proses pengisian dan pengunggahan dokumen pendukung.
Data yang dipaparkan dalam kegiatan reviu kepatuhan LHK pada tingkat pusat menunjukkan capaian di lingkungan Kementerian Hukum dengan tercatat sebanyak 7.679 pelapor pada 2026 dan tingkat kepatuhan mencapai 100 persen pada April 2026. Pencapaian ini menjadi tolok ukur bagi Kanwil Kemenkum Sulbar untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pelaporan pada periode berikutnya.
Penguatan koordinasi dan ketelitian administrasi
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Menurut Saefur, adopsi sistem digital harus diiringi komitmen semua pihak agar pengelolaan administrasi berjalan secara transparan dan akuntabel.
"Pemutakhiran data dan pemantauan secara berkala menjadi hal penting untuk memastikan pelaporan berjalan tertib dan akurat. Kami mendorong seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi agar setiap laporan memenuhi persyaratan dan dapat diverifikasi secara lengkap,"
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa tidak cukup hanya mengandalkan perangkat lunak; proses administrasi dan verifikasi membutuhkan perhatian terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian data yang diunggah oleh pelapor.
Fitur SERAYA yang membantu verifikasi
Menurut penjelasan Kanwil, beberapa fitur SERAYA dimanfaatkan untuk mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut, antara lain pemantauan status pengiriman laporan, pengecekan kelengkapan dokumen pendukung, serta notifikasi bagi laporan yang belum memenuhi persyaratan.
- Monitoring pengiriman dan status verifikasi laporan.
- Pengecekan kelengkapan dokumen pendukung secara digital.
- Fasilitas notifikasi untuk tindak lanjut kepada pelapor.
- Peran administrator untuk pendampingan teknis.
Dengan fitur-fitur tersebut, Kanwil berharap proses verifikasi berlangsung lebih cepat dan konsisten, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti tanpa penundaan yang disebabkan kendala administrasi.
Dampak lokal dan langkah lanjutan
Bagi Sulawesi Barat, meningkatnya kepatuhan pelaporan LHK melalui platform digital memberi dampak ganda: memperbaiki kualitas data harta kekayaan aparatur serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola internal instansi pemerintah. Namun, keberhasilan teknis perlu diimbangi peningkatan kapasitas pegawai dalam menggunakan aplikasi dan memahami ketentuan pelaporan.
Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan akan terus memperkuat koordinasi antara administrator dan pelapor untuk mengatasi hambatan teknis dan administratif. Pendekatan tersebut juga mencakup pembaruan data secara berkala dan pelatihan bagi pegawai yang kesulitan mengoperasikan aplikasi.
| Tahun | Jumlah Pelapor | Tingkat Kepatuhan |
|---|---|---|
| 2026 | 7.679 | 100% (April 2026) |
Pemeriksaan dan reviu berkala, termasuk pemantauan dokumen pendukung, menjadi bagian dari prosedur untuk memastikan setiap laporan memenuhi syarat verifikasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahan input data dan mempermudah proses audit administrasi di masa mendatang.
Meski capaian kepatuhan nasional itu menjadi sinyal positif, Kanwil Kemenkum Sulbar tetap menegaskan perlunya komitmen berkelanjutan dari seluruh pegawai. Tanpa kepatuhan yang konsisten dan kelengkapan administrasi, upaya transparansi dan akuntabilitas akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Ke depan, perhatian akan difokuskan pada pemutakhiran data, peningkatan koordinasi antarunit, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai agar SERAYA dapat menjadi alat efektif dalam menjamin tertibnya pelaporan LHK di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
