WALHI dan warga minta pembatalan konsesi
MAMUJU — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Barat bersama aliansi warga mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pengelolaan tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju. WALHI menilai rencana tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan ekologis dan sosial yang serius bagi wilayah hulu sungai dan pegunungan Mamuju.
Kerawanan fungsi ekologis dan ketergantungan masyarakat
Direktur WALHI Sulbar, Refly Sakti Sanjaya, mengatakan kawasan yang disebut masuk dalam rencana pengelolaan LTJ memiliki fungsi ekologis penting sebagai sumber dan cadangan air. Menurutnya, kawasan itu menopang kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitar, termasuk penduduk di wilayah perkotaan Mamuju.
"Rencana wilayah konsesi tambang LTJ ini berada di sekitar hulu sungai dan pegunungan Mamuju yang memiliki fungsi ekologis sangat penting sebagai sumber dan cadangan air,"
WALHI memperingatkan bahwa gangguan di kawasan hulu berpotensi mengubah aliran air, menurunkan kualitas mata air, serta memperbesar risiko erosi dan longsor. Kondisi ini dapat mengurangi ketersediaan air bagi pertanian, kebutuhan rumah tangga, dan ekosistem yang bergantung pada aliran sungai di wilayah tersebut.
Luasan dan lokasi potensi LTJ
WALHI merujuk pada data eksplorasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut tiga blok utama potensi LTJ di Mamuju. Pemerintah pusat membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS) untuk menggarap proyek hilirisasi LTJ yang direncanakan di wilayah ini.
| Blok | Luasan (hektare) |
|---|---|
| Blok Botteng | 1.011 |
| Blok Botteng Utara | 3.165 |
| Blok Ahu-Pasabu | 1.659 |
| Total | 5.835 |
Risiko ekologis dan sosial yang disoroti
WALHI menyampaikan beberapa potensi dampak negatif yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan sebelum rencana pertambangan dilanjutkan. Poin-poin yang disoroti antara lain:
- Deforestasi dan hilangnya tutupan vegetasi di hulu yang berfungsi menahan erosi dan menjaga keseimbangan hidrologi.
- Kerusakan sumber mata air yang bisa mengurangi kuantitas dan kualitas air untuk konsumsi masyarakat dan pertanian.
- Hilangnya keanekaragaman hayati akibat gangguan habitat, yang berdampak pada fungsi ekosistem lokal.
- Terancamnya ruang hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam di kawasan pegunungan dan hulu sungai.
Imbauan kepada pemerintah daerah dan pusat
Refly meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak semata mengikuti kebijakan pemerintah pusat, melainkan menimbang aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat terdampak. WALHI menekankan pentingnya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta konsultasi terbuka dengan komunitas lokal sebelum pengambilan keputusan.
Organisasi lingkungan itu mengingatkan agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pembangunan nasional dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat, termasuk akses terhadap air bersih dan ruang hidup yang aman.
Potensi konsekuensi jangka panjang bagi Mamuju
Jika rencana pengelolaan LTJ dilaksanakan tanpa mitigasi memadai, dampak lingkungan di hulu dapat berimbas pada wilayah hilir, termasuk kawasan permukiman, pertanian, serta infrastruktur di Mamuju. Pengurangan pasokan air dan perubahan kualitas air akan menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi warga yang bergantung pada sumber tersebut.
WALHI menuntut langkah pencegahan dan transparansi dalam proses perizinan serta peninjauan ulang rencana konsesi. Permintaan pembatalan rencana oleh WALHI menempatkan pemerintah pusat dan daerah pada pilihan kebijakan yang harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
