Rapat lintas lembaga untuk menekan kenaikan titik panas
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat upaya pengendalian titik api yang meningkat di wilayah Kabupaten Nabire akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa hari terakhir. Langkah koordinasi dibahas dalam rapat gabungan yang melibatkan Dinas Kehutanan, BPBD, Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, dan BMKG pada Jumat sore, 21 Agustus 2026.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah penanganan karhutla di provinsi, khususnya fokus pada Kabupaten Nabire. Pertemuan dilakukan untuk memastikan langkah apa yang akan segera kami ambil. Tim sudah mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi dan sudah ada langkah solusi yang akan diambil, ujar Silwanus usai pertemuan.
Kapasitas pemadaman dinilai masih kurang
Dalam penjelasan yang disampaikan pada pertemuan, kapasitas pemadaman saat ini belum memadai. Menurut keterangan rapat, jumlah armada pemadam yang tersedia dari Pemprov, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan unsur kepolisian tercatat hanya enam unit. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah mengambil langkah koordinatif dan mencari dukungan tambahan.
| Jenis Sumber Daya | Keterangan |
|---|---|
| Armada pemadam (Pemprov, BNPB, Kepolisian) | 6 unit (tercatat dalam rapat) |
Perkiraan puncak kejadian dan langkah pencegahan
BMKG dalam rapat menyampaikan bahwa puncak potensi kebakaran diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Dengan prakiraan tersebut, pemerintah menilai perlu melakukan langkah penanganan yang lebih aktif dan segera. Silwanus menyatakan akan ada tindakan lanjutan agar upaya pengendalian tingkat kebakaran bisa segera dilakukan.
- Pemprov akan mengkolaborasikan langkah bersama instansi terkait.
- Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mencegah munculnya titik api baru.
- Warga yang memiliki kendaraan yang mampu membawa air diminta membantu pemadaman di lokasi kebakaran.
- Pelaporan titik panas dapat dilakukan melalui posko BPBD setempat.
"Upaya akan terus kami lakukan. Jika ada masyarakat yang mempunyai kendaraan yang bisa membawa air, segera padamkan di lokasi kebakaran,"
Selain itu, pemerintah provinsi mengingatkan warga agar tidak membakar lahan sembarangan dan tidak membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar. Silwanus menegaskan bahwa apabila melihat titik panas yang dapat dipadamkan secara aman, warga diperbolehkan melakukan pemadaman mandiri, namun untuk langkah koordinatif dan pelaporan dianjurkan menghubungi posko BPBD.
Dampak lokal dan kebutuhan dukungan masyarakat
Peningkatan titik api berpotensi berdampak luas terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi lokal, terutama di wilayah yang dekat dengan hutan dan lahan lahan gambut atau rumput kering. Dengan kapasitas pemadam yang terbatas, keberhasilan pengendalian karhutla akan sangat bergantung pada kombinasi respons pemerintah dan partisipasi aktif warga.
Pj Sekda juga menyatakan bahwa tim telah mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi awal, namun belum merinci semua langkah teknis dan distribusi sumber daya. Pemprov menegaskan akan terus berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menutup kekurangan kapasitas dan mempercepat penanganan sejak dini.
Warga Nabire diminta mengikuti imbauan resmi dari pemerintah daerah dan BPBD, serta melaporkan titik panas atau kebakaran kecil melalui saluran resmi agar respons dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
