Ilaga, Puncak — Sekelompok massa melakukan pembakaran terhadap tujuh kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada Selasa malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.45 WIT di wilayah Ilaga dan diduga berawal dari ketidakpuasan terhadap proses penyaluran dana desa tahap I tahun 2026.
Kantor dan aset yang terbakar
Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes menjelaskan titik-titik kebakaran yang tercatat polisi. Dari pengamatan awal, fasilitas yang rusak akibat dibakar massa meliputi beberapa kantor pemerintahan serta satu kendaraan dinas.
- Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK)
- Kantor Bupati
- Kantor DPRD
- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
- Kantor Kesbangpol
- Kantor Dinas Sosial
- Kantor Keuangan
- Satu unit kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati
"Adapun titik api yang di antaranya, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial dan Kantor Keuangan. Selain itu 1 unit kendaraan Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di dalam halaman Kantor Bupati," kata Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes.
Awal kejadian dan respons bupati
Berdasarkan keterangan polisi, penyaluran dana desa tahap I yang dilakukan Pemkab Puncak pada Selasa menjadi momen ketika sekelompok warga tiba-tiba mendatangi kantor PMK sekitar pukul 17.40 WIT. Mengetahui adanya kerumunan, Bupati Puncak Elvis Tabuni datang ke lokasi dan mencoba berkomunikasi dengan massa. Namun upaya tersebut tidak mampu meredam ketegangan sehingga kericuhan meningkat dan kantor PMK terbakar sekitar pukul 18.45 WIT.
Upaya pengendalian dan penempatan personel
Kapolres menyatakan bahwa personel Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama jajaran Kepolisian Sektor dikerahkan untuk mengamankan kawasan. Posisi penjagaan ditempatkan di perempatan alun-alun di depan Markas Polsek Ilaga, sementara personel Satgas ODC ditempatkan di Kotis.
Sekitar 40 personel yang dipimpin oleh Kasat Sabhara turut serta melakukan pengamanan sekaligus memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri dan tidak melanjutkan aksi.
Dampak publik dan potensi lanjutan
Pembakaran fasilitas pemerintahan ini berpotensi mengganggu layanan publik, administrasi pemerintahan, serta kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Puncak. Kantor seperti Dukcapil dan keuangan yang terdampak dapat memengaruhi layanan kependudukan dan pengelolaan anggaran daerah dalam jangka pendek.
| Waktu | Kejadian |
|---|---|
| Sekitar 17.40 WIT | Massa mulai berkumpul di kantor PMK setelah penyaluran dana desa |
| Sekitar 18.45 WIT | Pembakaran kantor PMK dan meluas ke kantor lain |
Imbauan dan langkah selanjutnya
Polisi mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjaga kondisi tetap terkendali. Selain penempatan personel, aparat memberikan himbauan kepada warga melalui tokoh masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis. Sampai laporan ini disusun, otoritas kepolisian belum merilis informasi lebih rinci mengenai jumlah pelaku yang ditangkap atau kerugian materiil secara total.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi dalam proses penyaluran dana desa agar potensi konflik dapat diminimalisir. Penyelidikan lanjutan oleh pihak kepolisian diharapkan dapat mengungkap motif lebih jelas serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pembakaran.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kejadian dan rilis resmi dari aparat kepolisian serta pemerintah Kabupaten Puncak untuk informasi selanjutnya.
