Pemerintah Provinsi Papua Tengah meningkatkan upaya penanganan titik api di Kabupaten Nabire yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, BMKG, dan instansi terkait lainnya pada Jumat sore, 21 Agustus 2026.
Koordinasi lintas instansi
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Soemoele, mengatakan rapat bertujuan menyatukan langkah cepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi, khususnya di Kecamatan dan wilayah yang terdampak di Kabupaten Nabire. Menurutnya, tim telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang dihadapi dan merumuskan langkah solutif awal.
"Rapat ini untuk memastikan langkah-langkah cepat apa yang akan kita lakukan. Tim sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan,"
Silwanus menyatakan bahwa pembahasan juga mencakup perencanaan tindakan lanjutan agar upaya penanganan di lapangan dapat segera dilaksanakan.
Prediksi BMKG dan ancaman puncak kebakaran
Informasi dari BMKG yang disampaikan dalam rapat menunjukkan bahwa puncak kebakaran diperkirakan terjadi pada periode Agustus hingga September. Prediksi tersebut mendorong instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah aktif pencegahan dan mitigasi selama periode berisiko tinggi.
Dalam konteks ini, Pemprov menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan keterlibatan dalam mencegah munculnya titik api baru. Larangan pembakaran lahan secara sembarangan dan perilaku berisiko seperti membuang puntung rokok di area mudah terbakar kembali ditekankan.
Keterbatasan sarana pemadaman
Dalam rapat juga diungkapkan keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman di lapangan. Menurut keterangan yang disampaikan, posisi peralatan saat ini masih belum memadai untuk menghadapi peningkatan titik api.
| Sumber | Keterangan |
|---|---|
| Perangkat pemadam | "Posisi kita hanya ada enam mobil pemadam kebakaran dari Pemprov, BNPB dan dua dari kepolisian." |
Silwanus menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kemampuan respons. Salah satu upaya yang disebutkan adalah pemanfaatan kendaraan milik masyarakat untuk membawa air dan membantu pemadaman di titik-titik api yang masih dapat dijangkau.
- Memperkuat koordinasi antarinstansi dan posko-posko lapangan.
- Melibatkan masyarakat pemilik kendaraan untuk membantu membawa air dan pemadaman.
- Mengimbau masyarakat tidak membakar lahan dan menjaga kebersihan area yang mudah terbakar.
Silwanus juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan titik api yang terlihat kepada posko BPBD sehingga upaya pemadaman dapat dilakukan dengan cepat selama kondisi memungkinkan.
Dampak lingkungan dan kesehatan
Walaupun rapat berfokus pada respons kebakaran, implikasi kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada kualitas udara dan kesehatan publik. Asap dari kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, menurunkan visibilitas, serta merusak habitat dan ekosistem lokal.
Pemprov dan instansi terkait perlu menyerasikan tindakan pemadaman dengan langkah-langkah perlindungan masyarakat, termasuk pemberian imbauan, penyediaan jalur evakuasi apabila diperlukan, serta penguatan kapasitas posko kesehatan untuk merespons peningkatan keluhan pernapasan.
Upaya pencegahan jangka panjang
Selain respons darurat, upaya pencegahan jangka panjang penting dilakukan untuk mengurangi frekuensi dan dampak Karhutla, antara lain melalui penguatan pengawasan wilayah rawan, edukasi kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan lahan yang aman, serta peningkatan kapasitas teknis dan peralatan pemadaman di daerah.
Dengan prediksi puncak kebakaran pada Agustus–September, fokus jangka pendek adalah menambah kesiagaan lapangan dan memastikan alur pelaporan serta respons berjalan efektif. Pemprov berharap keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dan dukungan lembaga pusat maupun lokal dapat mengurangi risiko dan dampak kebakaran di Nabire.
Rapat koordinasi yang digelar pada 21 Agustus menjadi langkah awal konsolidasi antarpemangku kepentingan. Ke depan, rencana tindakan operasional dan distribusi sumber daya akan menjadi perhatian utama untuk menekan laju kebakaran dan melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat di Papua Tengah.
