Inspeksi dan pengawasan langsung
NABIRE — Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si, melakukan inspeksi mendadak pada Kamis siang, 13 Agustus 2026, ke lokasi pembangunan komplek Pusat Pemerintahan (Puspem) Provinsi Papua Tengah di Karadiri 2, distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Puspem yang sedang dibangun meliputi kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub meninjau progres pekerjaan fisik dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak sekadar menerima hasil akhir, melainkan terlibat dalam proses pembangunan sebagai bagian dari pengawasan. Menurut keterangan resmi yang beredar, Wagub menyatakan bahwa pemerintah ikut memantau agar kualitas dan jadwal pekerjaan tetap terjaga.
"Pada prinsipnya mereka sedang bekerja, dan sesuai dengan kontrak dari Kementerian PUPR, kepada kami itu kan tanggal 31 Desember 2026. Jadi, sebelum tanggal 31 Desember nanti, pekerjaan semuanya harus tuntas,"
Progres pembangunan menurut tinjauan lapangan
Berdasarkan pemantauan selama sidak, beberapa capaian fisik proyek tercatat sebagai berikut:
- Kantor gubernur telah mencapai lantai tiga dan menuju tahap penutupan atap serta penyelesaian akhir (finishing).
- Gedung kantor DPRP berlangsung sesuai jadwal pembangunan yang ditetapkan.
- Gedung terpadu yang dirancang setinggi sembilan lantai untuk menampung dinas, badan, dan instansi lain telah mencapai pengerjaan lantai empat.
| Bagunan | Target Tinggi | Progres Saat Sidak |
|---|---|---|
| Kantor Gubernur | — | Lantai 3, menuju penutupan atap |
| Gedung DPRP | — | Progres sesuai jadwal |
| Gedung terpadu (dinas/badan/instansi) | 9 lantai | Lantai 4 |
Tenaga kerja dan keterlibatan pemerintah daerah
Dalam dokumentasi yang menyertai laporan sidak disebutkan bahwa saat peninjauan tercatat sekitar 300 tenaga kerja di lokasi proyek. Wagub mengapresiasi kualitas pengerjaan yang menurutnya merupakan salah satu pembangunan termegah di wilayah Papua.
Selain meninjau kemajuan fisik, Wagub Deinas menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak bersikap pasif. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam proses pembangunan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu.
Implikasi bagi Nabire dan provinsi
Proyek komplek Puspem di Karadiri 2 memiliki konsekuensi administratif dan ekonomi bagi Nabire sebagai lokasi pembangunan. Pertama, kehadiran pusat pemerintahan provinsi di Nabire diharapkan meningkatkan aktivitas pelayanan publik dan mobilitas aparatur pemerintahan. Kedua, pengerjaan proyek menyerap tenaga kerja lokal dan nonlokal; pada saat sidak tercatat sekitar 300 pekerja, yang berdampak pada ekonomi lokal melalui permintaan jasa dan kebutuhan pekerja di sekitar lokasi.
Pemeriksaan langsung oleh Wagub juga memberi sinyal bahwa pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian sesuai kontrak Kementerian PUPR dengan tenggat akhir yang tegas. Bagi masyarakat Nabire, perkembangan tersebut relevan baik dari sisi ketersediaan lapangan kerja maupun keberlanjutan layanan pemerintahan provinsi yang akan berkantor di lokasi ini setelah selesai.
Wakil Gubernur menyatakan kebanggaannya terhadap kualitas bangunan yang dikerjakan, menilai proyek ini sebagai salah satu yang "termegah" bagi Papua Tengah. Pemerintah daerah dan kontraktor diperkirakan akan terus berkoordinasi sampai pemenuhan tenggat yang telah ditetapkan.
