Palu — Kodam XXII/Palaka Wira menyatakan komitmen aktif mendukung program pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang mencakup wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Pernyataan itu disampaikan oleh Pangdam XXII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan B. P. Sianipar saat menghadiri kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka peringatan satu tahun berdirinya Kodam tersebut di Palu, Minggu.
Fokus pada layanan dasar: air bersih
Pangdam menekankan bahwa keberadaan prajurit di tengah masyarakat merupakan wujud representasi negara yang memberi layanan dasar bagi warga di daerah pelosok. Salah satu bentuk konkret adalah penyediaan sarana air bersih. Dalam catatan Kodam, selama satu tahun sejak berdiri telah dibangun 52 titik sarana air bersih untuk wilayah binaan.
"Kami seluruh prajurit memiliki motto yang sama dengan motto pemerintah, bagaimana pemerintah dan negara itu bisa hadir sampai ke pelosok-pelosok, membantu kesulitan masyarakat, melayani, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,"
Pernyataan tersebut menegaskan peran Babinsa dan satuan teritorial lain sebagai ujung tombak pelayanan di area yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok.
Sinergi lintas pemerintahan
Pangdam juga menyoroti bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak dapat ditangani oleh satu lembaga tunggal. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa, bersama TNI sebagai mitra kerja di lapangan.
"Negara ini besar sekali, tidak mungkin dikerjakan oleh satu lembaga atau satu institusi atau satu orang. Kita perlu bergandengan tangan membangun Sulawesi Tengah, membangun Sulawesi Barat, membangun rakyat kita bersama-sama," ujarnya, menggambarkan kebutuhan koordinasi multisektoral untuk menutup kesenjangan layanan di daerah terpencil.
Dampak dan tantangan implementasi
Penyediaan sarana air bersih oleh Kodam memiliki implikasi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T. Akses air yang lebih baik dapat menurunkan beban kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi komunitas lokal. Namun, pencapaian program semacam ini tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:
- Keterbatasan infrastruktur logistik di daerah terpencil, menyulitkan distribusi material dan perawatan fasilitas.
- Kebutuhan koordinasi jangka panjang antara aparat militer dan pemerintah sipil untuk pemeliharaan sarana setelah pembangunan awal.
- Keterbatasan sumber daya lokal untuk mengelola fasilitas sehingga perlu transfer kemampuan teknis dan penganggaran berkelanjutan.
Data ringkas program sarana air
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah titik sarana air bersih | 52 |
| Wilayah cakupan | Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat |
Peran Babinsa sebagai representasi negara
Dalam narasi pangdam, Babinsa tidak sekadar berdinas militer, melainkan juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara yang membantu masyarakat mengatasi kebutuhan sehari-hari. Langkah-langkah kecil seperti memastikan pasokan air masuk ke desa-desa terpencil disebut sebagai bagian dari tanggung jawab institusional untuk hadir di ruang yang masih minim layanan.
Meski demikian, keberlanjutan program yang digagas oleh Kodam akan sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah serta mekanisme pemeliharaan yang jelas. Jika tidak diimbangi oleh perencanaan anggaran dan sumber daya manusia lokal, fasilitas yang terbangun berisiko mengalami degradasi fungsi dalam jangka menengah hingga panjang.
Catatan koordinasi ke depan
Komitmen Kodam XXII menambah dimensi baru dalam tata kelola pembangunan di wilayah 3T, terutama terkait percepatan layanan dasar melalui pendekatan teritorial. Ke depan, penting bagi pemangku kepentingan untuk menyepakati skema kerja sama yang jelas, termasuk pembagian peran, sumber pembiayaan, dan mekanisme monitoring serta evaluasi untuk menjaga manfaat yang telah diciptakan bagi masyarakat.
Dengan mengedepankan sinergi, program-program seperti pembangunan sarana air bersih oleh Kodam dapat bertransformasi dari intervensi sementara menjadi kontribusi berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
