Mamuju, Sulawesi Barat — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi refleksi sekaligus pemacu bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pernyataan disampaikan saat ia memimpin upacara peringatan HUT provinsi di Lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju, Senin.
Kesadaran atas ketidaksetaraan kesejahteraan
Suhardi mengingatkan bahwa meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka selama delapan puluh satu tahun, masih terdapat bagian masyarakat yang belum menikmati hasil kemerdekaan secara penuh. Ia menyoroti kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, sebagai indikator keterbelakangan yang wajib mendapat perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.
"Walaupun sudah 81 tahun kita merdeka, sesungguhnya semua rakyat Indonesia itu harus sejahtera, akan tetapi masih ada kemiskinan,"
Dalam pidatonya, gubernur mengatakan bahwa kondisi tersebut seharusnya menggugah kesadaran kolektif aparat pemerintahan untuk merumuskan kebijakan yang memastikan kemerdekaan memberikan dampak kesejahteraan sampai ke pelosok.
Penekanan pada pengentasan kemiskinan ekstrem
Suhardi Duka menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem adalah keadaan yang menandakan masih ada warga yang "jauh tertinggal dari kemerdekaan." Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya fokus kebijakan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.
Menurut gubernur, upaya pengentasan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri melainkan memerlukan sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam alokasi dan pelaksanaan program yang menyasar kelompok paling rentan.
Keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan dukungan pusat
Selain isu sosial, Suhardi juga menyinggung tantangan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Ia menyebut keterbatasan kemampuan fiskal daerah sebagai faktor yang membatasi kemampuan provinsi untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur secara penuh.
Gubernur menyerukan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan fasilitas dasar dan konektivitas dapat direalisasikan, sehingga mendorong akses dan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
| Isu Utama | Sorotan Gubernur |
|---|---|
| Kemiskinan ekstrem | Perlu menjadi prioritas kebijakan bersama pusat dan daerah |
| Pembangunan infrastruktur | Keterbatasan fiskal daerah memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat |
| Makna HUT | Momen refleksi untuk mengukur sejauh mana kemerdekaan dinikmati masyarakat |
Implikasi kebijakan daerah
Pernyataan gubernur membuka beberapa konsekuensi bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di provinsi. Pertama, pemprov perlu memetakan program yang secara langsung menurunkan angka kemiskinan ekstrem—baik melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi mikro, maupun akses layanan dasar.
Kedua, manajemen anggaran daerah harus diarahkan pada prioritas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat menjadi syarat untuk memperoleh dukungan pendanaan dan teknis yang diperlukan bagi proyek infrastruktur strategis.
Langkah yang dapat ditempuh
- Perkuat data dan target program pengentasan kemiskinan ekstrem agar bantuan tepat sasaran.
- Mengajukan skema pembiayaan bersama pusat untuk proyek infrastruktur prioritas.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun proposal dan pengelolaan dana bantuan pusat.
Dalam kesempatan yang sama, peringatan HUT ke-81 ini juga menjadi ajang penggalangan komitmen dari unsur pemerintahan daerah untuk meneruskan nilai perjuangan pahlawan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat. Hadir dalam upacara tersebut adalah pejabat provinsi dan unsur terkait, sesuai informasi yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Barat.
Dengan menautkan perayaan hari kemerdekaan pada agenda kesejahteraan dan pembangunan, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya simbolik tetapi harus terwujud dalam perbaikan kondisi ekonomi dan akses dasar bagi seluruh lapisan masyarakat di Sulbar.
