JAKARTA — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan upaya untuk memperluas perlindungan pekerja menyusul tercatatnya 3.444 laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) di provinsi itu sepanjang Januari–September 2026. Angka ini menempatkan Kalimantan Selatan pada peringkat ketujuh nasional dan mayoritas berasal dari sektor pertambangan batu bara serta jasa penunjangnya.
Agenda konsultasi: dari angka PHK ke kebijakan daerah
Data tersebut menjadi pokok pembahasan saat Komisi IV menggelar konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI Jamsos TK) Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menilai capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di provinsi itu masih belum memadai.
"Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalsel baru mencapai 44 persen. Kami meminta dukungan pengawasan terpadu dan penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan di 13 kabupaten/kota,"
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh pekerja di Kalsel belum memperoleh perlindungan jaminan sosial formal, sehingga rentan terhadap kehilangan hak saat terjadi PHK. Komisi IV juga mendalami kemungkinan penyusunan regulasi ketenagakerjaan di tingkat provinsi yang direncanakan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Fokus pengawasan dan penyelesaian perselisihan
Dalam pertemuan itu, Komisi IV menekankan perlunya penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar hak pekerja terlindungi di seluruh wilayah Kalsel. Jihan meminta peningkatan kapasitas dan jangkauan pengawas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota untuk mengantisipasi meningkatnya kasus PHK dan permasalahan hubungan industrial.
Menanggapi masukan tersebut, Nikodemus Lupa, Ketua Tim Pengembangan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Direktorat Jaminan Sosial dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Jamsos dan Faskesja) Ditjen PHI Jamsos TK, menjelaskan bahwa penanganan di lingkungan Kemnaker berfokus pada persoalan hubungan industrial. Ia mengingatkan bahwa pengaduan yang memerlukan penanganan kepolisian dapat dilaporkan melalui Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polda maupun Polres, sementara perselisihan hubungan industrial diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Upaya legislatif dan teknis yang dibahas
Komisi IV memanfaatkan konsultasi dengan Ditjen PHI Jamsos TK untuk menelaah ruang pengaturan di tingkat daerah. Tujuannya adalah memastikan materi perda yang dirancang nanti sesuai dengan kewenangan daerah dan tetap relevan dengan dinamika ketenagakerjaan di lapangan. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:
- Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;
- Penguatan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota;
- Koordinasi mekanisme penyelesaian perselisihan industrial dengan aparat penegak hukum jika diperlukan.
Komisi juga menyoroti pentingnya kejelasan skema pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar perluasan perlindungan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa membebani pihak tertentu secara tidak proporsional.
Data singkat PHK dan cakupan jaminan sosial
| Periode | Jumlah laporan PHK | Peringkat nasional | Cakupan jaminan sosial |
|---|---|---|---|
| Januari–September 2026 | 3.444 | Ke-7 | 44% |
Catatan resmi Komisi IV tidak merinci sebaran kabupaten/kota dari laporan PHK tersebut, tetapi menyebutkan sektor tambang batu bara dan jasa penunjang sebagai sumber mayoritas pengaduan. Hal ini menunjukkan konsentrasi dampak sosial-ekonomi pada wilayah-wilayah yang banyak aktivitas pertambangan.
Implikasi bagi pekerja dan pengusaha
Angka PHK yang relatif tinggi serta keterbatasan cakupan jaminan sosial dapat memicu masalah sosial seperti berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya ketidakpastian kerja. Bagi pengusaha, perumusan perda yang jelas dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan hubungan industrial.
Komisi IV berharap konsultasi ini menjadi langkah konkret untuk memperluas perlindungan pekerja rentan, memperjelas skema pembiayaan, serta memperkuat peran pengawas ketenagakerjaan di daerah. Rencana penyusunan perda ketenagakerjaan pada Propemperda 2027 akan menjadi indikator nyata apakah rekomendasi tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang aplikatif.
Hingga penulisan berita ini, belum ada pernyataan lebih lanjut mengenai jadwal final penyusunan perda atau langkah teknis lanjut dari Kemnaker terkait peningkatan cakupan jaminan sosial di Kalimantan Selatan.
