Partai Gerindra menyatakan sedang menelaah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan sejumlah tokoh yang disebut berseberangan dengan pemerintah dengan pertemuan bersama Duta Besar Singapura di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Partai menaruh perhatian dan menyerahkan penelaahan ke Komisi I
Bambang menyebutkan bahwa unggahan-unggahan di platform daring itu mendapat perhatian partainya. Menurutnya, anggota Fraksi Gerindra yang bertugas di Komisi I DPR RI sedang menelaah kebenaran informasi tersebut. Pernyataan itu menegaskan sikap partai untuk tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum penelaahan selesai.
Dalam keterangannya, Bambang juga menekankan posisi resmi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik publik. Ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap keberagaman pendapat, namun menegaskan bahwa kritik sebaiknya ditujukan untuk perbaikan dan tidak mengandung kepentingan lain, termasuk dari pihak asing.
"Partai Gerindra mencermati informasi yang belakangan beredar di media sosial, di mana disebutkan adanya pertemuan tokoh-tokoh antipemerintah bertemu Dubes Singapura untuk Indonesia," kata Bambang dalam keterangannya, Jakarta, Minggu 25 Oktober 2026.
Tokoh yang disebutkan membantah hadir
Dalam unggahan viral itu, dua nama yang disangkutpautkan adalah Saiful Mujani dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Selain menyertakan nama, unggahan tersebut menampilkan cuplikan video area pagar depan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta disertai narasi tertentu yang membangun kesan adanya pertemuan tertutup.
Dino Patti Djalal menanggapi kabar itu dengan bantahan tegas. Ia menyatakan tidak pernah menghadiri pertemuan yang dimaksud, dan menyampaikan bukti alibi bahwa pada waktu yang disebut dalam unggahan ia sedang berada di luar negeri untuk menghadiri agenda konferensi.
"Itu unggahan fiktif dari tim siluman. Dia bilang hari Minggu saya ke rumah Dubes Singapura. Tampaknya mau menciptakan narasi ada kongkalikong atau apa. Faktanya, hari Minggu sampai Selasa saya ada di Perth, Australia. Saya lagi diundang untuk bicara dalam konferensi perubahan iklim," kata Dino.
Potensi implikasi politik dan kebutuhan verifikasi
Kasus ini memunculkan beberapa isu penting: bagaimana informasi politik yang beredar di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik; peran aktor politik dalam merespons klaim yang berpotensi menuduh keterlibatan pihak asing; serta pentingnya verifikasi oleh institusi terkait sebelum menyebarkan atau menindaklanjuti tuduhan.
Partai politik sebagai aktor utama merespons dengan menginstruksikan penelaahan internal melalui jalur lembaga legislatif yang relevan, yakni Komisi I DPR RI, yang memiliki mandat terkait hubungan luar negeri dan keamanan. Langkah ini menunjukkan upaya menempuh prosedur verifikasi alih-alih reaksi publik yang emosional.
- Pihak-pihak yang disebut: Saiful Mujani, Dino Patti Djalal.
- Tindakan Gerindra: Menelaah informasi melalui anggota di Komisi I DPR RI.
- Bantahan: Dino menyatakan ada bukti kehadiran di konferensi di Perth, Australia pada waktu yang diklaim unggahan.
| Elemen | Keterangan |
|---|---|
| Partai | Gerindra |
| Penanggung jawab pernyataan | Bambang Haryadi, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI |
| Tokoh dituding | Saiful Mujani; Dino Patti Djalal |
| Status klaim | Dalam penelaahan; Dino membantah kehadiran |
Perkembangan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah hasil penelaahan yang dilakukan Komisi I serta apakah pihak Kedutaan Besar Singapura akan memberi klarifikasi terhadap klaim yang menyebut kediaman dubes sebagai lokasi pertemuan. Sampai saat ini, pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Singapura tidak tercantum dalam pernyataan publik yang dikutip oleh sumber berita.
Kasus ini menjadi pengingat atas pentingnya verifikasi pesan di media sosial, khususnya yang menyangkut tuduhan berkaitan dengan hubungan antara aktor domestik dan pihak asing. Bagi pembaca politik, proses penelaahan internal partai serta respons tokoh yang dituduh menjadi indikator how institutions and individuals navigate reputasi dan narasi di ruang publik yang semakin terdigitalisasi.
