Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa konsep Sekolah Rakyat mampu menghadirkan model pendidikan yang inspiratif dan berperan sebagai instrumen pemberdayaan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri Malam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 yang digelar oleh Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Menurutnya, program tersebut bukan sekadar memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga menargetkan kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau kebijakan publik.
Fokus pada kelompok rentan
Muhaimin menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin, termasuk mereka yang disebutnya sebagai "the invisible people", yang selama ini tidak terlayani secara memadai oleh program nasional. Ia menilai keberadaan sekolah ini memperlihatkan model yang semakin matang dan berprospek menerangi arah pengembangan pendidikan.
"Hari ini kita semua menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, the invisible people,"
Lebih jauh, Muhaimin menyatakan bahwa Sekolah Rakyat menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam upaya mengatasi kemiskinan demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik:
"Sekolah Rakyat hari ini telah hadir mewarnai dan memberi inspirasi kita semua untuk terus meletakkan pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan, membawa masa depan yang lebih baik dan insyaallah membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,"
Apresiasi terhadap implementasi Kementerian Sosial
Muhaimin juga memberi apresiasi kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan jajaran Kementerian Sosial atas upaya menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi model pendidikan yang memenuhi kebutuhan anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan latar belakang dan kemampuan beragam. Ia mengakui sempat ada keraguan mengenai pola pelaksanaan, namun menyatakan hasilnya kini terlihat nyata.
Dalam sambutannya, Muhaimin mengajak peserta untuk memberi penghargaan atas kerja keras pihak terkait dalam mewujudkan Sekolah Rakyat, yang menurutnya kini sudah memiliki model yang "amat sangat mapan, pasti, dan prospeknya mencerahkan."
Catatan dan implikasi kebijakan
Pernyataan pejabat setingkat menteri koordinator ini menempatkan Sekolah Rakyat pada posisi yang berpotensi memengaruhi wacana kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Jika model ini diakui sebagai inspirasi, beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain:
- Perlu adanya evaluasi terukur terhadap cakupan dan mutu layanan yang diberikan Sekolah Rakyat, agar model tersebut dapat direplikasi dengan standar yang jelas.
- Sinergi antarinstansi—khususnya antar Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah—menjadi penting untuk menjamin kesinambungan pendanaan dan integrasi layanan sosial-pendidikannya.
- Perhatian pada keterjangkauan kelompok marginal harus dibarengi dengan mekanisme monitoring yang transparan untuk memastikan sasaran yang tepat.
Tanpa data evaluatif yang dipaparkan dalam pernyataan publik tersebut, penilaian terhadap efektivitas program harus dilengkapi dengan studi lapangan dan data capaian. Namun pengakuan dari tingkat pemerintahan pusat dapat membuka akses sumber daya dan dukungan kebijakan yang lebih kuat bagi program.
| Tanggal | Tempat | Acara | Pembicara |
|---|---|---|---|
| 17 Oktober 2026 | Sekolah Rakyat Cikarang, Kabupaten Bekasi | Malam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 | Muhaimin Iskandar |
Pengakuan resmi terhadap Sekolah Rakyat juga mendorong pertanyaan praktis: bagaimana model ini mempertahankan mutu pengajaran, bagaimana skema pendanaan jangka panjang, dan bagaimana hasil belajar serta kesejahteraan lulusan diukur. Hal-hal tersebut menjadi fokus penting agar inisiatif yang dinilai inspiratif dapat menjadi bagian dari solusi sistemik dalam pendidikan dan pemberdayaan sosial.
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, perkembangan Sekolah Rakyat patut diikuti secara serius oleh pemangku kepentingan pendidikan. Penghargaan dan sorotan publik harus diikuti dengan langkah-langkah evaluasi dan pembelajaran agar model ini benar-benar dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penutup: Pengakuan dari pejabat tinggi pemerintah memberi peluang bagi Sekolah Rakyat untuk diperluas atau diadaptasi, namun juga menuntut standar akuntabilitas dan bukti dampak yang jelas sebelum model ini dijadikan rujukan dalam kebijakan pendidikan nasional.
