Kerusakan masif ruang kelas dan perpustakaan
Memasuki usia kemerdekaan ke-81, kondisi fisik fasilitas pendidikan dasar di Indonesia menunjukkan tanda-tanda kritis. Menurut Statistik SD 2025/2026 Kemendikdasmen, hampir 734.000 ruang kelas tingkat sekolah dasar mengalami kerusakan ringan hingga berat—setara dengan sekitar 61 persen dari total. Di samping itu tercatat sekitar 78.000 perpustakaan yang juga mengalami kerusakan, atau sekitar 63 persen.
Skala dampak terhadap peserta didik
Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 24.004.398 anak. Dengan rata-rata sekitar 20 siswa per rombongan belajar, kondisi bangunan yang tidak layak menempatkan sekitar 8,5 juta anak pada risiko keselamatan saat berada di lingkungan sekolah. Angka-angka ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan fisik dan kelayakan lingkungan belajar di tingkat dasar.
Anggaran pendidikan: proporsi dan alokasi
Pemerintah pusat menempatkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp 769,1 triliun atau setara 20,01 persen dari total APBN (Perpres No. 118 Tahun 2025). Namun, dari jumlah tersebut, porsi yang dialokasikan untuk komponen utama pendidikan—termasuk sarana prasarana, gaji guru, dan pengembangan kurikulum—hanya sebesar 14,21 persen atau sekitar Rp 504 triliun. Sisanya termasuk alokasi besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 223 triliun.
| Item | Data |
|---|---|
| Ruang kelas rusak (ringan–berat) | 734.000 (61%) |
| Perpustakaan rusak | 78.000 (63%) |
| Peserta didik SD | 24.004.398 siswa |
| Anggaran pendidikan 2026 | Rp 769,1 triliun (20,01% APBN) |
Tantangan kebijakan dan prioritas pembiayaan
Kondisi sekarang menuntut evaluasi prioritas penganggaran dan strategi perbaikan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan keselamatan dan kualitas proses pembelajaran. Kesenjangan antara porsi anggaran yang disebut sebagai proporsi pendidikan dalam APBN dan realokasi untuk program spesifik menunjukkan kebutuhan untuk memastikan dana untuk sarana prasarana mencukupi. Jika penghitungan kerusakan hanya pada kategori sedang dan berat, tercatat 416.141 ruang kelas, naik lebih dari 100 persen dibandingkan data 2016 yang saat itu menunjukkan 183.239 ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat.
Implikasi praktis bagi tata kelola pendidikan
Angka yang meningkat drastis tersebut menempatkan pemerintah pusat dan daerah pada titik keputusan: mempercepat rehabilitasi infrastruktur atau mencari alternatif sementara untuk menjaga kelangsungan belajar yang aman. Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan antara lain:
- Menginventarisasi prioritas perbaikan berdasarkan risiko keselamatan dan kepadatan ruang kelas;
- Mengoptimalisasi alokasi anggaran pusat dan daerah untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan dasar;
- Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk program renovasi terpadu;
- Mengembangkan skema perbaikan cepat yang menjaga kontinuitas pembelajaran sambil menunggu rehabilitasi penuh.
Catatan akhir
Data ini mengingatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan dasar tidak hanya soal anggaran agregat, tetapi juga penetapan prioritas yang menjamin lingkungan belajar aman dan layak. Perubahan angka-angka dalam kurun sepuluh tahun terakhir menuntut respons cepat dan terkoordinasi antarlevel pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Upaya perbaikan infrastruktur harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan dasar agar setiap anak dapat belajar dalam tempat yang aman dan mendukung perkembangan mereka.
