Komitmen Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Pemuda
Bandung — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pemuda Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka Musyawarah Daerah (Musda) XVI Pemuda/KNPI Jawa Barat pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Grand Asrilia Hotel Convention & Restaurant, Kota Bandung.
Herman menegaskan bahwa salah satu tujuan utama ialah menurunkan tingkat pengangguran pemuda secara signifikan menjelang 2029 serta meningkatkan taraf pendidikan kaum muda sebagai bagian dari visi Jabar Istimewa.
Angka IPP saat ini dan target jangka menengah
Dalam kesempatan itu Herman menyampaikan kondisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat saat ini berada pada angka 62,96. Ia menilai angka tersebut masih perlu ditingkatkan secara substansial untuk menjamin kualitas hidup pemuda yang lebih baik.
| Indeks | Nilai Saat Ini | Target 2029 |
|---|---|---|
| Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | 62,96 | Minimal 90 |
Target peningkatan IPP menjadi minimal 90 pada 2029 disebutkan Herman sebagai tolok ukur ambisius yang harus dicapai untuk mendukung visi pembangunan daerah.
Peran organisasi kepemudaan dan sinergi lintas sektor
Herman menekankan bahwa capaian target tersebut tidak bisa dicapai oleh pemerintah sendiri. Ia meminta adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan seperti KNPI, pelaku swasta, dan masyarakat.
"Peningkatan kualitas pemuda harus menjadi perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan,"
Selain itu, Sekda juga mengingatkan bahwa aktivitas kepemudaan tidak cukup hanya dilihat dari struktur organisasi, tetapi harus tercermin dalam perbaikan kualitas hidup pemuda secara nyata.
Harapan terhadap KNPI dan kepemimpinan baru
Dalam sambutannya Herman mendorong agar kepemimpinan KNPI Jawa Barat ke depan berani keluar dari zona nyaman dan membangun organisasi yang kompetitif serta proaktif mengambil peran strategis. Ia berharap forum Musda dapat menjadi ruang merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan regional.
Herman juga menyampaikan bahwa peran organisasi kepemudaan penting untuk menyalurkan energi, kreativitas, dan kepemimpinan muda ke arah yang produktif demi percepatan pencapaian target pembangunan pemuda.
Langkah yang diperlukan dan implikasi kebijakan
Mendorong penurunan pengangguran pemuda dan kenaikan IPP membutuhkan kebijakan terintegrasi yang mencakup:
- Pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja;
- Peningkatan akses pendidikan dan vokasi;
- Fasilitasi peluang kerja lewat kemitraan dengan dunia usaha;
- Program kewirausahaan dan dukungan pembiayaan bagi pemuda.
Tanpa kebijakan yang berpadu dan dukungan lintas sektor, target ambisius tersebut berisiko sulit dicapai. Oleh karena itu, Herman menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan program-program tersebut.
Pesan akhir dan panggilan untuk bertindak
Herman menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa pembangunan pemuda merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Ia menyampaikan pula bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya ini.
"Pemerintah tanpa masyarakat, pemerintah tanpa pemuda tidak ada apa-apanya,"
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa strategi penurunan pengangguran dan peningkatan IPP di Jawa Barat akan dibangun di atas prinsip kolaborasi dan partisipasi aktif pemuda serta pemangku kepentingan lain di daerah.
Pelaksanaan langkah konkret dan pemantauan berkala akan menjadi kunci agar target-target 2029 dapat diwujudkan sesuai harapan. Pemerintah daerah bersama organisasi kepemudaan diharapkan segera merumuskan program prioritas dan indikator capaian yang jelas untuk mengukur progres ke depan.
