Penetapan Tersangka dan Temuan Audit
Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menetapkan RNR, Kepala Urusan Keuangan Desa Ciheulangtonggoh, Kecamatan Cibadak, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2025. Penetapan tersangka itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Kabupaten Sukabumi, Fahmi Rachman, melalui keterangannya kepada media pada Rabu pagi.
"Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melalui Seksi Tindak Pidana Khusus menetapkan RNR selaku Kaur Keuangan Desa Ciheulang Tonggoh sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes tahun 2025,"
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak kejaksaan dan hasil audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi, ditemukan kerugian keuangan desa sebesar Rp 574.250.077. Selain itu, teridentifikasi sebanyak 67 kegiatan yang tercantum dalam APBDes 2025 ternyata tidak dilaksanakan.
Mekanisme Dugaan Penyalahgunaan
Pihak penyidik menilai tersangka melakukan serangkaian tindakan yang mengarah pada pemalsuan dokumen sebagai dasar pencairan dana. Dalam proses itu, RNR diduga membuat dokumen palsu untuk 67 kegiatan, menggunakan cap palsu, serta memalsukan tanda tangan beberapa pejabat desa. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dipakai untuk mencairkan dana melalui aplikasi pengelolaan keuangan desa.
Setelah dana masuk ke rekening kas desa, penyidik menduga tersangka memindahkan sejumlah uang ke rekening pribadinya. Dari keterangan resmi, penggunaan dana tersebut antara lain untuk renovasi rumah, kepentingan pribadi, serta untuk melunasi utang dan bunga pinjaman—sementara kegiatan yang tercantum dalam APBDes tidak terlaksana.
Proses Penyidikan dan Ancaman Hukum
Penyidik telah memeriksa sembilan orang saksi dalam pengusutan kasus ini. Atas perbuatannya, RNR diduga melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; penyidikan masih berjalan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Dampak terhadap Masyarakat Desa dan Tata Kelola Keuangan
Kasus ini menimbulkan implikasi serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dana APBDes seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik, seperti pembangunan sarana dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan sosial. Dengan adanya kegiatan fiktif dan pemindahan dana ke rekening pribadi, layanan tersebut berpotensi tertunda atau tidak terlaksana.
- Penundaan atau pembatalan program pembangunan desa yang direncanakan di APBDes 2025.
- Kerugian keuangan publik sebesar Rp 574.250.077 yang harus ditangani melalui proses hukum dan administrasi.
- Risiko menurunnya kepercayaan warga terhadap pengurus desa dan lembaga pemerintahan setempat.
Data Ringkas Kasus
| Keterangan | Angka/Detail |
|---|---|
| Tahun anggaran | 2025 |
| Kerugian keuangan desa | Rp 574.250.077 |
| Jumlah kegiatan fiktif | 67 kegiatan |
| Jumlah saksi diperiksa | 9 orang |
Penyidikan kasus ini menjadi perhatian warga Desa Ciheulangtonggoh dan sekitarnya, terutama karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik. Proses hukum diharapkan dapat berjalan transparan dan memberi kepastian hukum, sekaligus memberi pelajaran bagi pengelola keuangan desa lain di Kabupaten Sukabumi agar menaati prinsip akuntabilitas dan pemeriksaan administrasi yang benar.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan akan dipantau dan dilaporkan secara berkelanjutan. Banyak pihak—termasuk masyarakat desa—mengharapkan langkah cepat dari aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian dan memastikan pemulihan program pembangunan yang sempat terganggu akibat kasus ini.
Reporter lokal melaporkan dari Sukabumi, mengikuti denyut kehidupan masyarakat dan kepentingan pelayanan publik di tingkat desa.
