Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program pembiayaan pendidikan LPDP Jakarta tetap berjalan meski pemerintah provinsi mengalokasikan sebagian dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk penanganan sekolah yang mengalami kerusakan. Keputusan ini diambil menyusul temuan sejumlah sekolah dengan kondisi bangunan yang memerlukan penanganan segera.
Perbaikan sekolah dimulai bulan depan
Pramono menyampaikan keputusan alokasi dana tersebut dalam pernyataannya di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Ia menyatakan pembangunan beberapa sekolah yang rusak akan dimulai pada September 2026.
"Yang pertama, hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,"
Pramono menegaskan bahwa penggunaan dana KLB untuk perbaikan sekolah tidak berarti pengurangan komitmen terhadap program beasiswa. Ia menambahkan anggaran untuk menangani sekolah rusak bahkan lebih besar dibandingkan usulan sebelumnya, namun LPDP Jakarta tetap akan dijalankan.
Skala kebutuhan dan prioritas
Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang disampaikan dalam pemberitaan terkait mencatat 22 sekolah telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direhabilitasi total. Dari jumlah itu, tujuh sekolah sudah mendapat alokasi pendanaan melalui APBD DKI 2026–2027, sedangkan empat sekolah dengan kondisi paling kritis akan dipercepat penanganannya pada tahun ini.
Untuk empat sekolah yang dipercepat tersebut, estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp249 miliar. Anggaran itu direncanakan mencakup pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, serta jasa sewa angkut dan gudang. Sumber pendanaan akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan dan sumber non-APBD sesuai ketentuan.
| Rincian | Jumlah |
|---|---|
| Sekolah rekomendasi rehabilitasi total | 22 |
| Sekolah sudah dialokasikan APBD | 7 |
| Sekolah dipercepat penanganan (kondisi kritis) | 4 |
| Estimasi biaya untuk 4 sekolah | Rp249 miliar |
LPDP Jakarta tetap dijalankan
Pramono menegaskan program LPDP Jakarta akan tetap berjalan pada 2027. Program tersebut ditargetkan membiayai sekitar 50–75 orang penerima beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Menurutnya, kesempatan belajar di tingkat yang lebih tinggi diharapkan dapat mencetak kader yang mampu menjadi motor perubahan sosial dan ekonomi bagi keluarga serta komunitas asal mereka.
Ia berharap para penerima beasiswa tidak hanya mengejar karier di ibu kota, melainkan kembali ke daerah asal untuk ikut membangun.
Langkah inventarisasi dan verifikasi
Selain alokasi dana, Pemprov DKI berencana membentuk tim untuk melakukan inventarisasi kondisi kerusakan gedung sekolah yang melibatkan perangkat daerah terkait. Tim tersebut diberikan waktu satu bulan untuk memeriksa kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta dan memverifikasi status tanah serta bangunannya. Hasil inventarisasi akan menjadi dasar penetapan prioritas penanganan, termasuk opsi rehabilitasi, pembangunan kembali, pembelian lahan, atau relokasi.
- Perbaikan dimulai: September 2026
- Sumber pendanaan: sebagian dari KLB, APBD Perubahan, dan sumber non-APBD sesuai ketentuan
- Target LPDP 2027: 50–75 penerima beasiswa
Implikasi bagi warga dan sekolah
Keputusan penggunaan dana KLB untuk memperbaiki sekolah berdampak langsung pada keselamatan murid dan tenaga pendidik, serta kualitas lingkungan belajar. Percepatan pengerjaan terhadap sekolah yang paling kritis dimaksudkan untuk mengurangi risiko operasional dan menjamin layak pakai fasilitas pendidikan. Di sisi lain, komitmen melanjutkan LPDP menunjukkan upaya pemerintah daerah menjaga akses peluang beasiswa bagi pelajar berprestasi kota.
Pengumuman ini menjadi rujukan bagi orang tua murid, guru, dan pengelola sekolah untuk memantau rencana kerja dan jadwal pelaksanaan, termasuk potensi relokasi sementara bila diperlukan demi keselamatan proses belajar mengajar.
Pelaksanaan dan pengawasan realisasi anggaran serta hasil inventarisasi akan menjadi perhatian publik dalam beberapa minggu mendatang, seiring tim Pemprov DKI bekerja menilai kondisi riil bangunan sekolah dan menyusun prioritas penanganan.
