Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu. Kegiatan itu bertajuk "Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas" dan menekankan pentingnya budaya antikorupsi serta keberanian warga melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi.
Partisipasi luas dari berbagai elemen
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut kampanye melibatkan sekitar 10.530 peserta yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik daerah (BUMD), KPK, serta organisasi kemasyarakatan seperti RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), PKK, Karang Taruna, Dasawisma, dan Jumantik. Kegiatan dipusatkan di Taman Dukuh Atas melalui dua rangkaian utama: Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Rangkaian Integrity Fun Walk menempuh rute sepanjang 2,2 kilometer sebagai simbol penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan Integrity Booth menyajikan edukasi tentang mekanisme pengaduan masyarakat.
Fasilitas pelaporan publik
Pada booth edukasi, publik diperkenalkan pada kanal-kanal resmi untuk melaporkan pelanggaran atau menyampaikan keluhan pelayanan publik, antara lain SIPADU dan JAKI. Penekanan pada penggunaan saluran resmi dimaksudkan agar pengaduan dapat ditangani secara terstruktur dan akuntabel.
"Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,"
Pramono menambahkan bahwa koordinasi antara Pemprov DKI dan KPK menjadi hal yang rutin, terutama untuk kegiatan yang memiliki potensi risiko serta nilai strategis. Ia meminta setiap jajaran di Balai Kota untuk selalu berkonsultasi dengan KPK saat menyelenggarakan kegiatan yang berisiko.
KPK ajak warga awasi anggaran
Dari sisi KPK, Wakil Ketua Komisi, Johanis Tanak, mengimbau masyarakat turut mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI agar pengelolaannya bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Pernyataan tersebut menegaskan peran serta publik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi secara kolektif.
"Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar pemerintahannya maupun masyarakatnya aman, terkendali, dan berintegritas,"
Dampak dan konteks lokal
Kegiatan ini berlangsung di tengah upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Jakarta, yang mencakup pengembangan saluran pengaduan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara untuk menerapkan prinsip integritas. Pengenalan kanal seperti SIPADU dan JAKI memiliki implikasi praktis bagi warga yang sering berhadapan dengan persoalan layanan publik dan permasalahan perkotaan.
Dengan melibatkan unsur RT/RW dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, kampanye bertujuan memperluas jangkauan pengawasan hingga tingkat komunitas. Hal ini relevan mengingat keputusan dan penggunaan anggaran di tingkat daerah sering kali berdampak langsung pada kualitas layanan publik di lingkungan pemukiman.
Informasi praktis bagi warga
- Gunakan kanal pengaduan resmi seperti SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan dan JAKI untuk persoalan pelayanan publik.
- Ketika melaporkan, lampirkan bukti atau keterangan yang jelas agar pengaduan dapat ditindaklanjuti.
- Koordinasi antara Pemprov DKI dan KPK menjadi pintu masuk untuk pendampingan pada kegiatan pemerintahan yang berisiko; masyarakat dapat meminta transparansi terkait penggunaan anggaran di tingkat kelurahan/RT.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Jumlah peserta | 10.530 |
| Rangkaian utama | Integrity Fun Walk (2,2 km), Integrity Booth |
| Kanal pengaduan | SIPADU, JAKI |
Kampanye yang berlangsung pada area HBKB ini menunjukkan upaya Pemprov DKI dan KPK untuk merangkul berbagai lapisan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi. Ke depan, keberlanjutan program dan tingkat respons terhadap pengaduan publik menjadi barometer penting efektivitas langkah ini di ibukota.
Pelibatan elemen masyarakat dari tingkat RT/RW hingga instansi pusat menandai pendekatan komprehensif yang menekankan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif warga kota.
