Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penyelenggaraan JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026. Kegiatan yang digagas Unit Pengelola Jakarta Smart City akan berlangsung secara hibrida di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta dan platform konferensi virtual pada tanggal 19–20 Agustus 2026.
Dalam pengumuman resmi pada Jumat, Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City, Ponirin Ariadi Limbong, menyatakan bahwa forum tersebut disiapkan untuk berbagi praktik terbaik serta memperluas kolaborasi antar-pemerintah daerah dan pihak terkait demi tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami percaya, di era pertukaran informasi dan data yang begitu cepat, konsep pemerintahan berbasis digital sudah menjadi kebutuhan demi memberi kemudahan kepada masyarakat,”
Kegiatan ini ditargetkan mampu menarik hingga 3.000 peserta, terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, penyelenggara layanan publik, pelaku teknologi, akademisi, dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan pada inovasi publik. Pemprov DKI juga menyediakan aplikasi gratis bagi instansi yang berpartisipasi untuk mendorong percepatan adopsi solusi digital di tingkat daerah.
Rangkaian acara dan tujuan
JFCF 2026 mengusung tema "Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation". Penyelenggara menekankan bahwa forum bukan hanya ajang presentasi, melainkan juga wahana praktik kolaboratif untuk menerapkan solusi digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk merealisasikan visi tersebut. Menurut Marulina, pertukaran pengalaman dan pengembangan standar praktik baik menjadi kunci agar transformasi digital memberi manfaat nyata bagi layanan publik dan warga ibu kota.
"Transformasi digital membutuhkan kolaborasi agar praktik baik (best practice) dapat saling dipelajari dan dikembangkan sesuai kebutuhan setiap daerah,"
Manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat
Pemberian aplikasi tanpa biaya bagi instansi peserta dimaksudkan untuk memperkecil hambatan adopsi teknologi, khususnya bagi unit kerja dengan sumber daya terbatas. Dengan akses perangkat lunak yang disediakan, pemerintah daerah dapat mencoba implementasi layanan digital sebelum mengalokasikan anggaran lebih besar atau melakukan integrasi sistem skala luas.
Secara praktis, langkah ini berpotensi mempercepat proses pelayanan publik seperti perizinan, pengaduan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, keterpaduan data, serta keamanan informasi yang disiapkan instansi terkait.
Detail acara dan partisipasi
- Tanggal pelaksanaan: 19–20 Agustus 2026
- Lokasi: Ruang Pola, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta + platform virtual
- Target peserta: 3.000 orang
- Fasilitas: aplikasi gratis bagi instansi peserta
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Tema | Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation |
| Penyelenggara | Unit Pengelola Jakarta Smart City |
| Tempat | Balai Kota DKI Jakarta (Ruang Pola) dan daring |
Panitia mengharapkan forum ini menjadi pemicu kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknologi sehingga implementasi solusi digital dapat lebih cepat bereplikasi ke daerah lain di Indonesia.
Meski demikian, sejumlah tantangan tetap ada, antara lain kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, harmonisasi kebijakan data antar-instansi, serta jaminan keamanan dan privasi informasi publik. Keberhasilan forum ini akan diukur bukan hanya dari jumlah peserta, melainkan dari tindak lanjut implementasi dan adopsi praktik yang disepakati.
JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 merupakan bagian dari strategi DKI Jakarta membangun ekosistem pemerintahan digital yang lebih responsif. Dengan pendekatan berbagi pengetahuan dan pemberian alat awal tanpa biaya, pemerintah provinsi berharap mempercepat transformasi layanan publik yang berdampak langsung pada kehidupan warga kota.
