NAIBIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai pendekatan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah yang menghadapi hambatan akses karena kondisi geografis dan transportasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi sistem kesehatan menuju layanan yang lebih terpadu dan berkesinambungan.
Tujuan dan cakupan ILP
Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Tengah, Obeth Tekege, menjelaskan bahwa ILP dirancang untuk menghadirkan pelayanan yang sesuai kebutuhan kelompok usia dan kondisi kesehatan masyarakat. Pendekatan ini meliputi rentang layanan dari kehamilan hingga usia lanjut, sehingga diharapkan memperbaiki kesinambungan layanan di setiap tahapan kehidupan.
"Pendekatan ILP mencakup pelayanan kesehatan sejak ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia,"
Menurut Tekege, pendekatan yang terstruktur dimaksudkan agar penanganan kebutuhan kesehatan masyarakat lebih terarah dan dapat menanggapi perbedaan kebutuhan menurut kelompok usia dan kondisi spesifik.
Tantangan implementasi di lapangan
Meski demikian, Papua Tengah menghadapi sejumlah kendala operasional yang mempengaruhi pemerataan layanan, antara lain:
- Kondisi geografis yang sulit dilalui sehingga menyulitkan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan;
- Keterbatasan transportasi antarwilayah yang memperlambat rujukan dan distribusi obat maupun tenaga kesehatan;
- Ketimpangan distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan antara pusat dan daerah terluar.
Karena itu, Dinas Kesehatan menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga layanan di tingkat primer, termasuk puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, tenaga kesehatan, dan kader masyarakat, agar ILP dapat menjangkau komunitas yang selama ini sulit terlayani.
Penguatan kapasitas melalui workshop
Untuk memperkuat implementasi ILP, Dinas Kesehatan Papua Tengah menggelar Workshop Integrasi Layanan Primer Batch IV pada 19–28 Oktober 2026 di Nabire. Kegiatan ini diikuti oleh 40 tenaga kesehatan dan menghadirkan narasumber serta widyaswara dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Kementerian Kesehatan RI Makassar.
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Nama kegiatan | Workshop Integrasi Layanan Primer Batch IV |
| Tanggal | 19–28 Oktober 2026 |
| Lokasi | Nabire, Papua Tengah |
| Peserta | 40 tenaga kesehatan |
| Narasumber | BBPK Kementerian Kesehatan RI Makassar |
Ketua panitia, Sutira Kobogau, mengatakan bahwa tujuan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta serta menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan ILP di wilayah kerja masing-masing. Peserta diharapkan menyusun langkah tindak lanjut untuk memperkuat pelaksanaan ILP setelah mengikuti pelatihan.
Harapan dan langkah selanjutnya
Dinas Kesehatan Papua Tengah berharap hasil workshop dapat langsung diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari sehingga koordinasi antarunit pelayanan semakin kuat dan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Implementasi ILP juga diharapkan mengurangi kesenjangan layanan antara kawasan mudah dijangkau dan daerah terpencil.
Penerapan ILP di provinsi dengan kondisi geografis menantang seperti Papua Tengah memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dalam bentuk pembinaan teknis, distribusi tenaga, maupun perbaikan infrastruktur transportasi kesehatan. Pelatihan yang melibatkan BBPK Kementerian Kesehatan menandai upaya membangun kapasitas lokal sebagai langkah awal, namun keberlanjutan implementasi akan tergantung pada koordinasi lintas unit pelayanan dan dukungan sumber daya di tingkat daerah.
Dengan fokus pada integrasi layanan di tingkat primer, otoritas kesehatan setempat berupaya menciptakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap tahapan hidup, dari ibu hamil hingga lansia, sekaligus mengatasi hambatan akses di wilayah terpencil.
