Penanganan Kembali Kasus Setelah Penghentian di Polsek
BINJAI — Polres Binjai menggelar perkara atas laporan dugaan penipuan dan pengancaman yang diajukan Ketua DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Sumatera Utara, Frita Purba, Rabu, 16 September 2026. Langkah ini dilakukan setelah Frita mengadukan penghentian penanganan kasus oleh Polsek Binjai Utara dengan alasan belum terpenuhinya alat bukti.
Gelar perkara dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional (KBO) Satreskrim Polres Binjai bersama unsur Propam Polres Binjai dan penyidik dari Polsek Binjai Utara. Selain itu, hadir pula tim kuasa hukum korban, sejumlah pengurus DPD AWPI Sumut, dan saksi pendukung.
Keluhan Pelapor dan Bukti yang Diputar
Dalam forum gelar perkara, pihak kepolisian memutar rekaman video yang menurut pelapor memperlihatkan momen dugaan pengancaman. Frita kemudian memaparkan kronologi kejadian, proses pelaporan, serta alasan yang disampaikan penyidik Polsek ketika menghentikan berkas perkara.
"Intinya saya sudah sangat kecewa dengan kinerja Polsek Binjai Utara. Kenapa kasus saya dihentikan dengan alasan tidak terpenuhi alat bukti?"
Frita menyoroti sejumlah komunikasi penyidik yang menurutnya meremehkan bukti. Ia menyebut adanya pernyataan penyidik yang menyatakan, "Kan ibu belum ditikam," serta penjelasan bahwa objek dalam video itu hanya berupa jari, bukan pisau. Pelapor meminta agar rekaman diperiksa kembali secara lebih seksama.
Soal Ketidakhadiran Terlapor
Selain keberatan atas alat bukti, Frita menyatakan tidak pernah dipertemukan dengan pihak terlapor selama proses penyelidikan di Polsek Binjai Utara. Ketika menanyakan ketidakhadiran terlapor, penyidik yang menangani memberi keterangan bahwa terlapor sedang sakit. Namun Frita mengklaim bahwa pada hari yang sama ia melihat terlapor beraktivitas dalam kondisi sehat di sekitar tempat tinggalnya.
Tindak Lanjut Polres Binjai
KBO Satreskrim yang memimpin gelar perkara menyatakan bahwa perkara akan dipelajari kembali secara menyeluruh. Polres Binjai berjanji menangani laporan itu secara profesional dan transparan. Pernyataan resmi dari Polres disampaikan pada saat gelar perkara, namun langkah penyidikan lanjutan akan mengikuti hasil telaah administrasi dan materiil terhadap berkas perkara yang ada.
- Pelapor: Frita Purba, Ketua DPD AWPI Sumut.
- Pihak pendamping: Bendahara DPD AWPI Sumut, Supri Agus; tim kuasa hukum Pedro Pinem, S.H.; serta sejumlah anggota AWPI Sumut.
- Instansi yang memimpin gelar perkara: Polres Binjai (KBO Satreskrim) dengan kehadiran Propam dan penyidik Polsek Binjai Utara.
| Peristiwa | Tanggal |
|---|---|
| Gelar perkara Polres Binjai | 16 September 2026 |
| Pembicaraan awal dan penghentian di Polsek Binjai Utara | Tidak disebutkan (sebelumnya) |
Sebagai jurnalis lokal yang hidup di tengah dinamika Binjai, saya amati kasus ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik tentang proses pemeriksaan di tingkat pertama (Polsek). Keputusan untuk menggelar perkara di tingkat Polres menandakan adanya upaya korektif dari institusi kepolisian setempat terhadap keluhan warga yang merasa penanganannya belum tuntas.
Publik di Binjai berhak mengetahui perkembangan perkara ini. Proses yang transparan sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak terkikis. Semua pihak yang terkait, baik pelapor, terlapor, penyidik Polsek maupun penyidik Polres, perlu memastikan bukti-bukti diperiksa objektif dan prosedur hukum dijalankan tanpa pandang bulu.
Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menginformasikan setiap langkah penyidikan berikutnya. Jika ada materi tambahan yang diserahkan atau keputusan resmi dari Polres Binjai, informasi itu akan kami laporkan agar pembaca di Binjai mendapat kepastian hukum yang jelas.
Pelaporan ini berdasarkan keterangan yang disampaikan pada gelar perkara dan pernyataan pihak-pihak yang hadir pada 16 September 2026.
