Pemerintah Kota Medan menegaskan penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, dan perhatian pada pendidikan menjadi prioritas dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026. Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Medan dalam sidang paripurna, Senin, 21 September 2026.
Penanganan banjir: tidak parsial, melainkan kawasan
Dalam penjelasan yang dikemukakan, Wali Kota menegaskan pendekatan penanganan genangan air tidak akan dilakukan secara parsial. Pemerintah kota akan memetakan kawasan dan memperhatikan keterhubungan sistem drainase dari hulu hingga hilir. Pernyataan tegas Wali Kota menjadi landasan alokasi anggaran yang diarahkan untuk perbaikan sistem drainase dan infrastruktur terkait.
"Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial—satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai,"
Koordinasi lintas wilayah dan kewenangan
Rico mengakui kendala kewenangan menjadi salah satu hambatan dalam penanganan banjir di Medan. Sejumlah infrastruktur penanganan genangan berkaitan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta daerah kabupaten yang berbatasan dengan Kota Medan. Karena itu, Pemko Medan menegaskan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain BBWS Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten yang berbatasan.
Alokasi P-APBD untuk infrastruktur dan fasilitas publik
Dalam P-APBD, tambahan anggaran diarahkan pada kebutuhan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan jembatan. Selain itu, Pemko Medan sedang melakukan rehabilitasi fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan dasar sebagai bagian dari program perbaikan yang dimasukkan ke dalam perubahan anggaran.
- Rehabilitasi puskesmas dan pustu
- Rehabilitasi 35 sekolah SD dan SMP negeri
- Perbaikan jalan, drainase, dan jembatan
Dukungan untuk pendidikan terdampak banjir dan anak putus sekolah
Pemko Medan menyatakan tambahan alokasi juga akan digunakan untuk kebutuhan sekolah yang terdampak banjir. Bentuk bantuan yang disebutkan meliputi pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah, perbaikan ruang kelas, mebel, serta pemeliharaan bangunan cagar budaya yang terdampak.
Selain bantuan fisik, pemerintah kota menganggarkan program penanganan bagi 500 anak putus sekolah melalui jalur pendidikan nonformal yaitu program Paket A, B, dan C. Untuk rencana bantuan tebus ijazah bagi siswa SMA, Wali Kota menyatakan program tersebut masih dalam kajian, termasuk aspek regulasi yang memerlukan pengaturan melalui Peraturan Wali Kota.
Kondisi fiskal dan target Pendapatan Asli Daerah
Isu penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi perhatian dalam pembahasan P-APBD. Menanggapi sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penurunan target PAD, Wali Kota menjelaskan penyesuaian dilakukan berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro dan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun. Pernyataan ini menunjukkan pemerintah kota menyesuaikan rencana belanja dengan ekspektasi penerimaan yang direvisi.
| Prioritas P-APBD 2026 | Rincian |
|---|---|
| Penanganan banjir | Pemetaan kawasan, perbaikan drainase hulu-hilir, koordinasi lintas kewenangan |
| Infrastruktur | Perbaikan jalan, drainase, jembatan, rehabilitasi puskesmas dan pustu |
| Pendidikan | Rehabilitasi 35 sekolah SD/SMP negeri, bantuan untuk sekolah terdampak banjir, program Paket A/B/C untuk 500 anak putus sekolah |
Warga Medan, terutama yang tinggal di kawasan rawan genangan dan Medan Bagian Utara, semestinya mencermati langkah-langkah teknis dan regulasi yang bakal menyertai implementasi P-APBD ini. Koordinasi lintas wilayah dan perbaikan sistem drainase yang menyeluruh menjadi kunci agar pengeluaran anggaran memberi dampak nyata dan berkelanjutan.
Sebagai koresponden daerah, saya menyaksikan bahwa pembahasan anggaran seperti ini bukan sekadar angka di kertas. Kalau tidak diikuti tindakan di lapangan dan sinkronisasi antar-institusi, warga yang tiap hujan mengkhawatirkan rumahnya tetap akan merasakan yang namanya genangan dan gangguan layanan publik. Mari kita awasi bersama realisasi janji-janji anggaran ini.
