Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat kapasitas tenaga kerja konstruksi lokal melalui kegiatan pembekalan dan uji kompetensi yang dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. Acara yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) berlangsung di Aula Dinas PUTR, Selasa (15/9/2026), dan melibatkan 98 tenaga kerja dari berbagai unsur.
Tujuan dan dasar hukum
Kepala Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Tety Juliany Siregar, menyatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di kota. Menurut Tety, sertifikasi tenaga kerja konstruksi bersifat nasional dan diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan semua tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK).
"Perlu saya sampaikan bahwa sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini merupakan program yang bersifat nasional. berdasarkan ketentuan pasal 70 undang-undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, diwajibkan semua tenaga kerja konstruksi harus bersetifikat."
Rincian peserta dan pembiayaan
Kegiatan pembekalan dan uji kompetensi kali ini dibiayai penuh oleh APBD Kota Tanjungbalai. Peserta berjumlah 98 orang berasal dari unsur masyarakat melalui pihak penyedia jasa konstruksi, unsur OPD PUTR, dan OPD lain yang terkait. Rincian peserta menurut jabatan kerja adalah sebagai berikut:
- Pengawas pekerjaan drainase perkotaan: 23 orang
- Supervisor K3 konstruksi: 25 orang
- Pelaksana pekerjaan lanskap: 25 orang
- Operator alat berat (wheel excavator): 25 orang
| Aspek | Data |
|---|---|
| Jumlah peserta | 98 orang |
| Jabatan kerja yang diuji | Pengawas drainase, Supervisor K3, Pelaksana lanskap, Operator wheel excavator |
| Pembiayaan | APBD Kota Tanjungbalai |
Catatan capaian sebelumnya
Tety Juliany juga memaparkan capaian sebelumnya sebagai indikator keberhasilan program pelatihan dan sertifikasi. Dalam kurun waktu 2022 sampai 2025, pembekalan untuk 14 jabatan kerja telah dilaksanakan untuk 360 orang, dan dari jumlah tersebut 357 orang dinyatakan lulus uji sertifikasi.
"Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2022 s/d 2025), telah dilaksanakan pembekalan atas tenaga kerja konstruksi untuk 14 jabatan kerja sebanyak 360 orang dan kemudian dilakukan uji sertifikasi dengan hasil 357 orang dinyatakan lulus,"
Relevansi terhadap program "Tanjungbalai Emas" dan penanggulangan banjir
Kepala Dinas PUTR menegaskan sertifikasi tenaga kerja bukan sekadar formalitas administrasi. Kondisi Kota Tanjungbalai yang sedang berbenah untuk mewujudkan "Tanjungbalai Emas" memerlukan tenaga kerja yang kompeten, terutama karena akan ada banyak pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, renovasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
Secara khusus, peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi dinilai penting dalam pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan penanggulangan banjir—baik yang disebabkan rob atau pasang surut maupun curah hujan. Operator alat berat, pengawas drainase, dan tenaga yang memahami K3 konstruksi menjadi kunci agar pekerjaan berjalan aman, tepat mutu, dan sesuai standar teknis.
Implikasi untuk warga dan penyedia jasa
Program pembekalan dan uji kompetensi yang dibiayai APBD memberi dua implikasi nyata: pertama, tenaga kerja lokal berkesempatan memperoleh pengakuan kompetensi yang berlaku secara nasional; kedua, penyedia jasa kontruksi dan pemerintah daerah mendapatkan basis tenaga kerja bersertifikat yang dapat menurunkan risiko kegagalan teknis dan kecelakaan kerja.
Sekalipun kegiatan ini berfokus pada aspek teknis dan administratif, warga Tanjungbalai perlu memperhatikan bahwa sertifikasi tenaga kerja akan berdampak pada kualitas infrastruktur publik serta efektivitas program mitigasi bencana hidrometeorologi di kota. Dengan tenaga terlatih, diharapkan pengerjaan proyek vital—terutama yang terkait drainase dan pengendalian banjir—lebih cepat dan berkelanjutan.
Pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi kali ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah memperkuat ekosistem konstruksi di Tanjungbalai. Tantangan ke depan adalah memastikan kelanjutan program, pemerataan akses pelatihan, serta pengawasan agar hasil sertifikasi benar-benar diterapkan dalam praktik lapangan.
Reporter Daerah — Tanjungbalai
