Wali Kota Tindaklanjuti Kondisi Jalan Nasional yang Mengganggu Mobilitas
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan audensi dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardy P. Siahaan, di Medan pada Rabu, 16 September 2026. Pertemuan itu menempatkan isu perbaikan beberapa ruas jalan dan jembatan nasional di Tanjungbalai sebagai prioritas yang harus segera ditangani karena berdampak langsung terhadap mobilitas dan konektivitas warga.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menyerahkan sebuah proposal pembangunan infrastruktur kepada BBPJN Sumut yang memuat usulan peningkatan kualitas beberapa ruas jalan nasional. Ia menegaskan penanganan jalan ini bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak yang bergantung pada akses transportasi aman dan lancar.
"Kami berharap BBPJN Sumut memberikan perhatian khusus agar persoalan ini segera terselesaikan,"
Pernyataan Wali Kota menegaskan urgensi langkah koordinatif antara pemerintah kota dan instansi teknis di provinsi. Menanggapi usulan tersebut, Kepala BBPJN Sumut menyatakan akan menurunkan tim teknis guna melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Usulan peningkatan jalan dan jembatan juga akan menjadi bahan dalam rencana aksi dan skala prioritas pembangunan.
Ruas yang Diusulkan dan Kondisi Lapangan
Ruas yang diajukan Wali Kota untuk mendapat perhatian dan penanganan meliputi beberapa titik strategis di pusat kota maupun akses pelabuhan dan kawasan padat penduduk. Data panjang ruas yang diusulkan menurut dokumen yang diserahkan:
| Ruas Jalan | Panjang (km) |
|---|---|
| Jalan Jenderal Sudirman | 6,41 |
| Jalan Gereja | 0,69 |
| Jalan Suprapto | 0,66 |
| Jalan Teluk Nibung | 3,92 |
Keempat ruas tersebut merupakan bagian dari jaringan jalan nasional yang mengarahkan arus kendaraan berat, transportasi penumpang, dan distribusi barang di dalam dan antarkota. Kondisi jalan yang menurun mutu atau rusak berpotensi menghambat kegiatan ekonomi lokal, mempertinggi risiko kecelakaan, serta menambah biaya perawatan kendaraan masyarakat.
Langkah Lanjutan dan Implikasi untuk Tanjungbalai
Dengan komitmen BBPJN Sumut untuk menurunkan tim teknis, langkah selanjutnya adalah verifikasi lapangan untuk menilai kerusakan, kebutuhan perbaikan struktural, serta prioritas anggaran. Proposal yang diserahkan menjadi rujukan awal perencanaan dan tindak lanjut dari instansi teknis provinsi.
Beberapa implikasi yang perlu menjadi perhatian publik dan pemangku kebijakan lokal:
- Perbaikan ruas prioritas dapat memperlancar arus lalu lintas dan mendukung kegiatan ekonomi dagang serta jasa di pusat kota.
- Keterlibatan BBPJN membuka peluang pendanaan dan koordinasi teknis yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Proses verifikasi lapangan menentukan jadwal pelaksanaan; masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas sementara jika pekerjaan dilaksanakan.
Saya mengamati bahwa koordinasi semacam ini penting agar kebutuhan infrastruktur di Tanjungbalai tidak terabaikan di tingkat provinsi. Bukti komunikasi formal berupa proposal dan audensi memberi dasar administrasi yang kuat untuk memasukkan ruas-ruas tersebut dalam rencana aksi BBPJN.
Pihak kota berharap tindak lanjut segera terlihat dalam bentuk kunjungan tim teknis dan penetapan skala prioritas. Sementara itu, publik di Tanjungbalai diminta terus memantau perkembangan agar perbaikan yang diusulkan benar-benar terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji di atas kertas.
Perbaikan jaringan jalan nasional di Tanjungbalai bukan hanya persoalan beton atau aspal. Ini soal keselamatan pengguna jalan, kelancaran arus perekonomian, dan wajah kota yang menunjang kesejahteraan warga. Mari kita awasi bersama proses ini sampai ada tindakan nyata di lapangan.
