Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan berupa tiga unit perahu motor kepada kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Penyerahan sarana tersebut dilakukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel dan diterima oleh Bupati HSU, H. Sahrujani.
Tujuan bantuan dan peran Pokmaswas
Pemberian perahu ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas mobilitas serta efektivitas pengawasan komunitas pengawas perairan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, menyatakan bahwa Pokmaswas berada paling dekat dengan ekosistem perairan dan komunitas pesisir sehingga peran mereka menjadi strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
"POKMASWAS memiliki peran strategis karena mereka berada dekat dengan wilayah perairan dan masyarakat. Kehadiran mereka membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan sekaligus menjaga sumber daya perikanan agar tetap lestari,"
Rusdi menegaskan harapannya bahwa kehadiran perahu motor akan membuat pemantauan di lapangan menjadi lebih optimal. Alat transportasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memudahkan patroli, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan pelaporan apabila ditemui aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut dan perikanan.
Siapa penerima bantuan
Tiga kelompok penerima bantuan perahu motor pada program pengadaan Tahun 2026 ini berasal dari desa-desa di HSU. Adapun kelompok dan lokasi penerima adalah sebagai berikut:
| No. | Kelompok Pokmaswas | Desa |
|---|---|---|
| 1 | Pokmaswas Mandala | Pinang Habang |
| 2 | Pokmaswas Bunga Teratai | Rantau Karau Hulu |
| 3 | Pokmaswas Sumber Makmur | Hambuku Lima |
Dampak terhadap pengelolaan perikanan lokal
Pemberdayaan Pokmaswas dengan sarana transportasi berpotensi meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran, penangkapan ikan ilegal, dan praktik yang merusak habitat. Dengan akses yang lebih baik ke wilayah perairan, kelompok pengawas dapat melakukan pemantauan rutin, mendokumentasikan temuan, serta menyampaikan laporan kepada instansi terkait.
- Peningkatan mobilitas: perahu motor memungkinkan patroli jarak lebih jauh dan cepat.
- Pencegahan dini: kehadiran pengawas di lapangan dapat mengurangi kegiatan yang merusak ekosistem.
- Pelaporan terarah: bukti dan data lapangan dapat disampaikan lebih sistematis ke dinas terkait.
Meski demikian, efektivitas bantuan bergantung pada beberapa faktor, antara lain keterampilan pengoperasian dan perawatan perahu oleh anggota Pokmaswas, ketersediaan bahan bakar, serta koordinasi berkelanjutan dengan aparat pemerintahan daerah dan penegak hukum laut.
Kebutuhan tindak lanjut
Untuk memastikan perahu digunakan secara maksimal, diperlukan langkah-langkah pendukung, seperti pelatihan navigasi dan keselamatan laut, mekanisme pemeliharaan, serta pembentukan jadwal patroli terpadu. Partisipasi aktif masyarakat pesisir juga penting agar pemantauan bersifat berkelanjutan dan berbasis komunitas.
Rusdi Hartono menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak dapat lepas dari keterlibatan masyarakat setempat. Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan sendiri sehingga mitra lokal seperti Pokmaswas menjadi pilar pengawasan di lapangan.
Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di Kalimantan Selatan. Ke depan, evaluasi penggunaan sarana dan keluasan cakupan patroli akan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program ini.
