Desakan Pengusutan Kasus
Organisasi Civic Education for Democracy and Peace (Cidep) Sulawesi Tengah menyatakan kecaman keras terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang Aparatur Sipil Negara berstatus Sekretaris Kecamatan (Sekcam) di Kabupaten Poso. Peristiwa itu, menurut Cidep, melibatkan dua korban berstatus siswi yang merupakan kakak beradik.
Tuntutan terhadap Kepolisian dan Pemerintah Daerah
Cidep meminta pihak kepolisian agar menangani kasus itu dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, tanpa memberi perlakuan istimewa apabila terbukti pelaku adalah pejabat publik. Perwakilan Cidep, Anto, menyatakan pentingnya penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta perkara.
"Kami mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu. Jangan ada keistimewaan hukum hanya karena terduga pelaku merupakan pejabat publik,"
Selain itu, Cidep meminta agar penyidik mempertimbangkan penerapan ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sejalan dengan hasil penyidikan dan fakta di lapangan.
Permintaan Pendampingan untuk Korban
Organisasi itu juga meminta agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) serta Dinas Sosial Kabupaten Poso memberikan pendampingan psikologis yang berkelanjutan kepada kedua korban. Cidep menekankan perlunya layanan yang memadai untuk meminimalkan dampak psikososial bagi anak-anak yang menjadi korban dugaan tindak pidana.
- Pengusutan oleh kepolisian secara transparan dan akuntabel
- Penerapan ketentuan hukum terkait perlindungan anak dan TPKS
- Pemberian pendampingan psikologis berkelanjutan oleh dinas terkait
- Tindakan evaluatif oleh Bupati dan Inspektorat Daerah jika dugaan terbukti
Implikasi Bagi Tata Kelola Pemerintahan
Cidep memperingatkan bahwa apabila dugaan tersebut benar, tindakan oknum tersebut tidak hanya bermakna pelanggaran hukum tetapi juga penyalahgunaan relasi kuasa terhadap korban yang masih berstatus pelajar. Organisasi ini menilai peristiwa semacam itu dapat mencederai kepercayaan publik dan mencoreng integritas pemerintahan Kabupaten Poso.
Wadah pengawas masyarakat tersebut meminta Bupati dan Inspektorat Daerah untuk tidak tinggal diam dan melakukan langkah-langkah evaluasi terhadap mekanisme pengawasan etik serta pembinaan aparatur di lingkungan pemerintahan kabupaten.
| Aspek | Tuntutan Cidep |
|---|---|
| Penyidikan | Transparan, akuntabel, tanpa perlakuan istimewa |
| Dasar Hukum | Pertimbangkan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS |
| Pendampingan Korban | Psikologis berkelanjutan oleh Dinas PPA dan Dinas Sosial |
| Akuntabilitas Pemerintah | Evaluasi pengawasan etik dan pembinaan aparatur oleh Bupati/Inspektorat |
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian setempat, pihak pemerintah kabupaten, atau perwakilan dinas terkait mengenai langkah konkret yang telah diambil menyusul pernyataan Cidep. Pernyataan Cidep disampaikan pada Senin, 10 Agustus, melalui Direktur yang diwakili Anto.
Pemberitaan lebih lanjut akan mengikuti perkembangan penyidikan dan tanggapan resmi dari instansi penegak hukum serta pemerintah daerah terkait dugaan pelecehan seksual yang mengundang keprihatinan publik di Poso.
