Wali Kota Paparkan Arah Besar Transformasi
Kota Palu mempercepat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis digital melalui dorongan untuk menjadi kota cerdas dan inklusif. Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, saat menjadi pembicara dalam Posalia Sulteng Digifest Seminar 2026 di Palu, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Hadianto menegaskan bahwa upaya transformasi tidak hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga tentang pemerataan manfaatnya hingga ke seluruh wilayah kota sehingga layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
"Pemerintah Kota Palu terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat,"
Fokus Penguatan Ekosistem Digital
Dalam paparan tersebut, Hadianto menggarisbawahi sejumlah prioritas teknis yang menjadi fokus Pemerintah Kota Palu:
- Penguatan ekosistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi layanan publik dan meningkatkan inklusi keuangan.
- Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pengolahan data pemerintah agar layanan masyarakat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.
- Kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem digital yang menyeluruh.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan dan mengelola inovasi teknologi yang diterapkan.
Hadianto juga berharap ada gagasan dan praktik terbaik berkaitan AI, sistem pembayaran digital, serta inovasi layanan publik yang bisa diadaptasi oleh pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat agar manfaat teknologi tidak hanya dinikmati pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan
Pernyataan Wali Kota Palu menempatkan fokus pada dua aspek utama: teknologi dan manusia. Penerapan kota pintar mensyaratkan tata kelola yang lebih baik serta sumber daya manusia yang mumpuni. Dari sisi kebijakan, ini berarti kebutuhan untuk:
- Menyusun kebijakan pengelolaan data pemerintahan yang aman, terstandar, dan dapat diakses untuk kepentingan layanan publik.
- Membangun infrastruktur pembayaran digital yang inklusif, termasuk akses bagi UMKM dan warga di wilayah pinggiran.
- Menyediakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara serta tenaga teknis di Pemkot Palu.
Di sisi pelaksanaan, tantangan yang mungkin dihadapi termasuk keterbatasan anggaran, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta kebutuhan untuk menjaga keamanan data publik. Selain itu, proses perubahan budaya birokrasi menjadi lebih responsif terhadap teknologi memerlukan waktu dan kepemimpinan yang konsisten.
| Prioritas | Tujuan |
|---|---|
| Ekosistem pembayaran digital | Mempermudah transaksi layanan publik dan inklusi keuangan |
| Pemanfaatan AI | Mempercepat pengolahan data dan efisiensi layanan |
| Kolaborasi dengan BI dan pemangku kepentingan | Membangun sinergi kebijakan dan infrastruktur |
| Peningkatan SDM | Menyediakan kemampuan teknis dan adaptasi budaya kerja |
Dampak bagi Warga dan Pelaku Usaha
Jika dijalankan secara komprehensif, transformasi ini berpotensi menimbulkan dampak nyata bagi warga Palu dan pelaku usaha lokal, antara lain:
- Peningkatan kualitas layanan administrasi publik (perizinan, pembayaran pajak, dan layanan sosial) melalui proses yang lebih cepat dan transparan.
- Kesempatan bagi pelaku UMKM untuk terintegrasi dalam ekosistem pembayaran digital sehingga memperluas akses pasar.
- Peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang teknologi informasi, data, dan keamanan siber.
Pemerintah Kota Palu perlu merancang rencana pelaksanaan yang terukur, memprioritaskan akses wilayah terpencil, serta menjamin perlindungan data publik agar manfaat digitalisasi dapat dinikmati luas dan berkelanjutan.
(Laporan: Moh Salam; Editor: Muhammad Zulfikar — ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu)
