Pemerintah Kabupaten Banggai diperkirakan menunda pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwuk menjadi tujuh lantai pada tahun anggaran 2026. Penundaan itu disebabkan oleh ketidakpastian alokasi Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH-KB) yang menjadi salah satu sumber pendanaan proyek strategis daerah tersebut.
Ketidakpastian DBH dan implikasinya
Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, mengatakan pada Jumat, 14 Agustus 2026, bahwa anggaran yang diharapkan belum ada kepastian karena DBH kurang bayar. Menurut Jati Arsana, kondisi keuangan daerah dan sisa waktu pada tahun anggaran membuat pelaksanaan fisik proyek tahun ini sulit direalisasikan.
“Anggarannya belum ada kepastian, DBH kurang bayar,”
Jati Arsana menambahkan, akibat kondisi itu, kemungkinan besar pembangunan akan bergeser ke tahun anggaran berikutnya. Pembahasan mengenai kelanjutan proyek juga telah masuk dalam evaluasi pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di DPRD Banggai.
Dampak pada paket jasa pengawasan
Penundaan fisik pembangunan tidak hanya memengaruhi waktu penyelesaian gedung, tetapi juga berdampak pada paket jasa konsultansi yang telah melalui proses tender. Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai, paket Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan RSUD Luwuk (Multi Years) memiliki pagu dan HPS masing-masing sekitar miliaran rupiah, serta sudah memiliki pemenang tender.
| Jenis | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Pagu | 9.508.000.000 |
| HPS | 9.494.000.000 |
| Nilai negosiasi pemenang (PT Artefak Arkindo) | 8.590.000.000 |
Jati memastikan paket jasa pengawasan tersebut saat ini tidak berjalan, karena pekerjaan fisik rumah sakit belum memungkinkan dilaksanakan pada tahun ini. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaksana jasa dan perencanaan anggaran berikutnya.
Perdebatan anggaran di DPRD
Isu penundaan pembangunan RSUD Luwuk masuk dalam pembahasan KUA-PPAS di DPRD Banggai. Salah satu poin yang dievaluasi adalah status proyek yang menggunakan mekanisme multi years atau kontrak tahun jamak. Evaluasi ini menentukan apakah proyek dilanjutkan, direvisi skopnya, atau digeser ke anggaran tahun berikutnya.
- Penundaan berpotensi memperpanjang waktu penyediaan layanan kesehatan yang menjadi tujuan utama pengembangan RSUD.
- Paket jasa pengawasan yang sudah tender menghadap ketidakpastian pelaksanaan dan pembayaran.
- Keputusan di DPRD melalui pembahasan KUA-PPAS akan menentukan arah pendanaan dan jadwal pelaksanaan.
Penundaan proyek berskala daerah seperti RSUD Luwuk memiliki konsekuensi pada kapasitas layanan kesehatan setempat, terutama jika peningkatan kapasitas gedung merupakan bagian dari upaya memperbaiki akses dan mutu pelayanan. Selain itu, penundaan memengaruhi aliran kontrak ke sektor jasa dan konstruksi lokal yang sudah mengikuti proses tender.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak rumah sakit, kontraktor utama untuk pembangunan gedung, atau pimpinan DPRD Banggai mengenai keputusan final terkait alokasi DBH dan jadwal pelaksanaan proyek. Perkembangan selanjutnya akan dipantau seiring hasil pembahasan KUA-PPAS dan kepastian aliran dana DBH-KB.
