Palu — Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Semmy Ronny Thabaa, menekankan pentingnya penguatan deteksi dini, patroli terpadu, dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi kesiapan penanganan karhutla di Aula Rupatama Lantai II Polda Sulawesi Tengah, Kamis, 22 Oktober 2026.
Prioritas koordinasi lintas sektor
Dalam rakor tersebut, Semmy mengingatkan seluruh unsur terkait agar memperkuat sinergi, mulai dari pencegahan, deteksi, hingga penanggulangan karhutla dengan langkah cepat, tepat, dan terukur. Ia menekankan bahwa perubahan cuaca ekstrem dan kondisi geografis lokal dapat meningkatkan risiko kekeringan yang memicu kebakaran.
"Kami berharap rakor ini memperkuat koordinasi dan soliditas seluruh unsur terkait, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan karhutla secara cepat, tepat, dan terukur,"
Semmy juga menegaskan perlunya pemetaan wilayah rawan, pengoptimalan pemantauan titik panas (hotspot), serta kesiapan sarana prasarana dan personel untuk penanggulangan kebakaran dan evakuasi jika diperlukan.
Partisipasi instansi dan masyarakat
Rakor dihadiri unsur TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, BMKG, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi, serta organisasi radio dan relawan seperti ORARI, RAPI, dan Senkom, selain pejabat utama Polda Sulteng. Beberapa instansi juga memberikan paparan tentang langkah kesiapsiagaan dan pemantauan.
Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol. Achmad Muhaimin, menyampaikan bahwa penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini.
- Penguatan deteksi dini dan pemantauan titik panas.
- Patroli terpadu serta kesiapan sarana dan personel operasi pemadaman.
- Edukasi dan pelibatan masyarakat untuk mencegah pembakaran lahan.
Dampak dan langkah pencegahan
Materi paparan yang disampaikan oleh sejumlah instansi menyorot bahwa penanganan karhutla tidak hanya mencakup upaya pemadaman, tetapi juga aspek evakuasi, penyelamatan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang disengaja. Kesiapsiagaan tanggap darurat, menurut rencana rakor, meliputi pengorganisasian respon lapangan dan perlindungan keselamatan personel yang bertugas.
Meski rakor menekankan aspek operasional, pesan kunci yang berulang adalah pentingnya keterlibatan komunitas lokal untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dan melaporkan segera apabila terdeteksi aktivitas berisiko. Pendekatan preventif dianggap vital mengingat karakteristik musim kering dan fenomena cuaca ekstrem yang dapat mempercepat penyebaran api.
Tabel peserta utama rakor
| Instansi/Organisasi | Peran |
|---|---|
| Polda Sulawesi Tengah | Koordinasi operasi, penegakan hukum |
| TNI | Patroli terpadu, dukungan operasi |
| BPBD | Penanggulangan bencana, evakuasi |
| Basarnas | Pencarian dan penyelamatan |
| BMKG | Informasi cuaca dan potensi kebakaran |
| Dinas Kehutanan & Dinas LH | Pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan |
| Balai Pengendalian Kebakaran Hutan | Teknis pengendalian kebakaran hutan |
| ORARI, RAPI, Senkom | Komunikasi dan dukungan relawan |
Rakor juga membahas aspek keselamatan personel di lapangan yang harus menjadi prioritas selama operasi pemadaman, termasuk perlindungan diri dan mekanisme koordinasi untuk mengurangi risiko saat menangani titik api di medan berat.
Imbauan akhir
Polda Sulawesi Tengah melalui Kabidhumas menegaskan imbauan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan segera melaporkan bila menemukan titik api. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan kemungkinan kebakaran meluas dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan serta keselamatan warga.
Rapat koordinasi hari Kamis menunjukkan upaya konsolidasi antarinstansi menjelang periode berisiko tinggi. Meski demikian, efektivitas strategi pencegahan dan respons akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta partisipasi aktif masyarakat setempat.
