PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat bagi masyarakat melalui Program Berani Sehat. Penguatan kolaborasi itu dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, Senin, 21 September 2026.
Evaluasi pelaksanaan dan perluasan akses
Forum yang melibatkan BPJS Kesehatan, pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta sejumlah instansi terkait menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan di provinsi ini. Pembahasan difokuskan pada upaya mendukung pelaksanaan Program Berani Sehat agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati tanpa terkendala persoalan administrasi.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menyatakan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan merupakan bagian penting agar program pemerintah benar-benar memberi layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pertemuan itu, Wagub menekankan perlunya langkah terpadu antarinstansi agar perluasan kepesertaan dan kelancaran layanan dapat terwujud.
"Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,"
Capaian Program Berani Sehat
Hingga pertemuan tersebut, dilaporkan sekitar 217.000 masyarakat Sulawesi Tengah telah menikmati manfaat Program Berani Sehat. Angka ini menjadi indikator awal bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan berkontribusi pada perluasan akses layanan kesehatan di provinsi ini.
| Aspek | Data |
|---|---|
| Jumlah masyarakat yang menikmati Program Berani Sehat | 217.000 |
Peran aplikasi SeHati
Salah satu komponen penting yang disebut dalam pertemuan adalah pemanfaatan aplikasi SeHati. Menurut pemaparan forum, integrasi layanan dengan aplikasi ini memungkinkan pasien tetap menerima pelayanan meskipun menghadapi persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan, seperti belum memiliki kartu atau status kepesertaan tidak aktif. Dalam praktiknya, verifikasi dapat dilakukan sehingga layanan kesehatan tidak tertunda oleh masalah administratif.
Meski demikian, forum juga menyoroti perlunya penguatan mekanisme verifikasi dan koordinasi antarfasilitas kesehatan agar pemanfaatan SeHati berjalan konsisten di berbagai rumah sakit dan puskesmas. Pembicaraan mencakup teknis integrasi data, alur verifikasi, serta pembinaan terhadap petugas administratif di fasilitas pelayanan kesehatan.
Dampak bagi masyarakat dan langkah ke depan
Perluasan akses melalui Program Berani Sehat berpotensi mengurangi hambatan akses layanan bagi warga yang mengalami masalah administrasi kepesertaan JKN. Bagi masyarakat, hal ini berarti kesempatan mendapatkan penanganan medis lebih cepat tanpa harus menunggu penyelesaian dokumen kepesertaan.
- Forum berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan sinkronisasi kebijakan antarinstansi terkait JKN di provinsi.
- Program Berani Sehat telah menjangkau sekitar 217.000 warga hingga saat ini.
- Aplikasi SeHati menjadi alat verifikasi sementara untuk pasien dengan kendala administrasi kepesertaan BPJS.
Pemerintah provinsi dan BPJS Kesehatan diharapkan melanjutkan upaya monitoring dan evaluasi berkala serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pemanfaatan SeHati dan hak-hak peserta JKN. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi petugas fasilitas kesehatan agar penanganan kasus administrasi tidak menghambat pemberian layanan medis.
Forum tingkat provinsi ini juga membuka peluang bagi rumah sakit dan puskesmas untuk menyampaikan kendala operasional serta kebutuhan dukungan teknis dari BPJS dan dinas terkait. Dengan demikian, implementasi Program Berani Sehat diharapkan lebih merata dan mampu menjangkau kelompok rentan yang selama ini mengalami hambatan akses layanan kesehatan.
Perlu diingat, capaian angka peserta yang mendapat layanan melalui program ini menjadi salah satu tolok ukur, namun kualitas layanan, kecepatan verifikasi, dan kesinambungan pembiayaan juga menjadi aspek penting yang perlu terus dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan.
