Forum membahas peningkatan kualitas layanan publik Loka POM
Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Tahun 2026 pada Selasa, 22 September 2026. Kegiatan yang bertempat di Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun itu bertujuan menyerap masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memperbaiki mutu pelayanan Loka POM.
Forum tersebut menghadirkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen, masyarakat, dan awak media. Dalam acara juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk meningkatkan standar pelayanan Loka POM Kabupaten Madiun.
"Forum ini tujuannya adalah untuk memberikan diskusi dan masukan, sehingga pelayanan yang akan diberikan itu memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat,"
Kepala Loka POM Kabupaten Madiun, Aziz Jihaduddin, menyatakan FKP menjadi wadah penting untuk menerima masukan langsung dari pengguna layanan. Menurut Aziz, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Fokus pada kepastian persyaratan, prosedur, dan waktu penyelesaian
Aziz menegaskan bahwa sejumlah layanan Loka POM berhubungan erat dengan aspek sertifikasi, rekomendasi, perizinan, serta layanan informasi dan pengaduan. Oleh karena itu, kepastian mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya menjadi hal krusial.
- Pihak terkait dapat mengusulkan perbaikan teknis dan administratif.
- Pelaku usaha dan UMKM diharapkan memperoleh kejelasan proses perizinan dan sertifikasi.
- Masyarakat mendapat akses informasi yang lebih transparan mengenai obat dan makanan.
Jenis layanan publik yang dikelola Loka POM
| Nomor | Jenis Pelayanan |
|---|---|
| 1 | Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) |
| 2 | Sertifikasi CPOBAB (pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik) secara bertahap |
| 3 | Sertifikasi CPKB (pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik) |
| 4 | Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika |
| 5 | Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) |
| 6 | Layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan |
| 7 | Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon importir obat bahan alam dan suplemen kesehatan |
Dengan tujuh jenis layanan tersebut, Loka POM berperan dalam memastikan peredaran obat, kosmetika, dan pangan olahan di wilayah setempat memenuhi standar keselamatan dan mutu. Perbaikan prosedur layanan dinilai esensial agar respon terhadap pengaduan dan permohonan sertifikasi dapat lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Konsekuensi bagi pelaku usaha dan konsumen di Madiun
Hasil FKP diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan oleh Loka POM dan mitra pemerintahan daerah. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang memproduksi obat tradisional, kosmetik, atau pangan olahan, kepastian persyaratan dan waktu penyelesaian akan mempercepat proses legalisasi produk sehingga dapat beredar secara formal.
Bagi konsumen di Madiun, peningkatan standar pelayanan Loka POM berarti akses informasi dan mekanisme pengaduan yang lebih jelas apabila menemukan produk yang meragukan atau berbahaya. Selain itu, sertifikasi yang lebih terukur diharapkan menurunkan risiko peredaran produk tidak memenuhi standar.
Penyelenggaraan forum ini menunjukkan komitmen Loka POM Kabupaten Madiun untuk memperkuat tiga aspek utama pelayanan publik, yaitu transparansi, responsivitas, dan orientasi pada kebutuhan masyarakat. Tindak lanjut rekomendasi FKP akan menjadi indikator kinerja layanan yang dapat dievaluasi oleh publik dan lembaga pengawas terkait.
