Ambon — Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Wilayah Maluku menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk memperkuat upaya pencegahan stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Kolaborasi tersebut difokuskan pada program promotif dan preventif, termasuk pelaksanaan pemeriksaan dan intervensi bagi ibu hamil di fasilitas kesehatan setempat.
Fokus pada pencegahan sejak awal
Ketua POGI Wilayah Maluku, dr Janne Pattiasina, mengatakan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, tenaga kesehatan, pihak swasta, dan masyarakat.
"Stunting ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas kita semua. POGI juga memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting,"
Menurut dr Janne, pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kehamilan, dilanjutkan selama masa kehamilan, hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan anak. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan ibu dipandang sebagai aspek kunci untuk mencegah gangguan pertumbuhan pada anak dan memutus mata rantai stunting.
Kegiatan lapangan dan mitra
Pelaksanaan kegiatan nyata tercatat dalam bentuk pemeriksaan dan intervensi kesehatan bagi ibu hamil yang digelar POGI bekerja sama dengan PT Pegadaian di Puskesmas Rumah Tiga, Kota Ambon. Kegiatan ini menegaskan peran sinergis antara organisasi profesi medis dan pihak swasta dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
Dr Janne menekankan pentingnya pemeriksaan rutin, pemenuhan gizi, edukasi kepada calon ibu dan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Ia berharap dukungan bersama dapat menekan angka stunting di Kota Ambon.
Aspek yang perlu diperkuat
POGI menilai kolaborasi tidak boleh berjalan parsial. Penanganan stunting membutuhkan pendekatan lintas sektor yang mencakup kondisi kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan, akses makanan bergizi, layanan kesehatan dasar, dan pemantauan pertumbuhan anak.
- Pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin di fasilitas kesehatan
- Pemenuhan asupan gizi bagi calon ibu, ibu hamil, dan anak
- Edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak
- Pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan
- Kolaborasi lintas pihak: pemerintah daerah, organisasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, pihak swasta, dan masyarakat
Dr Janne juga menyatakan bahwa POGI Wilayah Maluku akan terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain agar program kesehatan ibu dan anak dapat berjalan berkelanjutan.
Tinjauan langkah pencegahan
Berikut ringkasan tahapan pencegahan yang disorot POGI dalam upaya menurunkan angka stunting:
| Periode | Intervensi yang ditegaskan |
|---|---|
| Sebelum kehamilan | Peningkatan status gizi calon ibu dan edukasi reproduksi |
| Selama kehamilan | Pemeriksaan rutin, pemenuhan asupan gizi, dan penanganan masalah kesehatan ibu |
| 1.000 hari pertama kehidupan | Pemantauan tumbuh kembang, asupan gizi adekuat, dan layanan kesehatan anak |
Meski tabel di atas merangkum fokus intervensi yang disebutkan oleh POGI, pelaksanaan detail program tergantung pada koordinasi lebih lanjut antara pihak terkait di tingkat kabupaten/kota.
Implikasi bagi layanan kesehatan lokal
Sinergi antara POGI, Pemkot Ambon, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pihak swasta, dan masyarakat diharapkan memperkuat jaringan layanan yang menyasar ibu dan anak. Intervensi yang konsisten dan berkelanjutan pada tingkat puskesmas sangat penting untuk memastikan akses pemeriksaan dan edukasi yang memadai bagi ibu hamil dan orang tua.
Dengan dukungan lintas sektor dan keterlibatan komunitas, upaya pencegahan stunting di Kota Ambon dapat berjalan lebih terpadu. POGI menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam program promotif dan preventif guna menekan prevalensi stunting di daerah ini.
Berita ini berdasarkan keterangan resmi POGI Wilayah Maluku yang disampaikan di Ambon pada Minggu. Pengembangan lebih lanjut terkait capaian angka dan evaluasi program memerlukan data lanjutan dari dinas kesehatan setempat.
