Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tujuan memperkuat strategi terpadu untuk pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan kebakaran di wilayah provinsi. Pembentukan satgas diumumkan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua Barat, Abdulatif Suaeri, di Manokwari pada Senin.
Fungsi satgas dan fokus kerja
Menurut Abdulatif, satgas tidak hanya bertugas merespons kejadian kebakaran, tetapi juga melakukan pemantauan berkala terhadap potensi peningkatan karhutla. Satgas akan merumuskan langkah-langkah penanganan secara terpadu dan menyiapkan posko untuk memonitor kondisi terkini di lapangan.
"Satgas nantinya akan merumuskan langkah-langkah penanganan karhutla secara terpadu, termasuk posko untuk memantau kondisi terkini,"
Abdulatif menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya, termasuk pemanfaatan sistem informasi dan teknologi seperti data titik panas (hotspot) berbasis satelit, untuk memastikan pemantauan titik panas dilakukan secara maksimal. Laporan yang akurat dari satgas juga dipandang sebagai dasar hukum bagi pemerintah provinsi dalam menentukan status kondisi karhutla dan memverifikasi indikasi kebakaran.
Pencegahan melalui edukasi dan koordinasi
Selain penanganan teknis, satgas diarahkan memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat terkait risiko membuka lahan dengan cara membakar. Abdulatif mengingatkan agar larangan pembakaran kebun disosialisasikan luas mengingat kondisi cuaca dan vegetasi yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Upaya koordinasi antara provinsi dan kabupaten, aparat keamanan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lain menjadi salah satu prioritas agar deteksi dini potensi kebakaran lebih efektif dan waktu tanggap dapat dipersingkat.
Permintaan dukungan water bombing
Asisten III Sekretaris Daerah Papua Barat, Otto Parorongan, menyebutkan pemerintah provinsi telah mengajukan permintaan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa satu unit water bombing. Alat ini dimaksudkan untuk memperkuat penanganan karhutla pada lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam konvensional, seperti kawasan di Distrik Babo, Kabupaten Fakfak.
Permintaan ini menggambarkan kesadaran pemerintah provinsi bahwa penanganan karhutla di Papua Barat memerlukan kombinasi kapasitas darat dan udara, terutama untuk area yang aksesnya terbatas.
Wilayah yang menjadi perhatian
Abdulatif menyatakan satgas akan memverifikasi indikasi kebakaran yang terjadi di tujuh kabupaten se-Papua Barat. Pemerintah provinsi mengimbau agar tidak mengabaikan potensi karhutla dan memprioritaskan pemantauan daerah dengan vegetasi dan kondisi cuaca yang berisiko tinggi terhadap kebakaran.
- Fungsi satgas: pemantauan, pencegahan, penanganan, dan pelaporan akurat.
- Teknologi yang dimanfaatkan: sistem informasi dan data hotspot satelit.
- Dukungan yang diminta: satu unit water bombing dari BNPB untuk area sulit dijangkau.
Implikasi bagi masyarakat dan lingkungan
Pembentukan satgas mengandung implikasi langsung bagi masyarakat, antara lain kewajiban mematuhi larangan pembakaran lahan, partisipasi dalam program sosialisasi, serta kesiapsiagaan lokal ketika potensi kebakaran meningkat. Dari sisi lingkungan, langkah terpadu tersebut diharapkan dapat menurunkan frekuensi kebakaran yang merusak ekosistem hutan, mengurangi risiko kebakaran besar yang menimbulkan polusi asap, serta melindungi keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Abdulatif mengingatkan semua pihak agar tidak menyepelekan ancaman kebakaran: melakukan deteksi dini, menjaga komunikasi antar-otoritas, dan meningkatkan kesadaran publik dinilai krusial untuk mengurangi dampak karhutla di Papua Barat.
| Aspek | Sasaran |
|---|---|
| Pemantauan | Hotspot satelit dan posko lapangan |
| Pencegahan | Sosialisasi larangan pembakaran lahan |
| Penanganan | Koordinasi TNI/Polri, water bombing untuk area sulit |
Pemerintah provinsi meminta dukungan dan kepatuhan seluruh elemen masyarakat serta instansi terkait untuk memastikan satgas dapat bekerja efektif, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat dapat dikendalikan sejak dini.
