MANOKWARI — Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan sikap netral pemerintah provinsi dalam proses pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat. Pernyataan itu disampaikan saat apel pagi di halaman Kantor Gubernur pada Senin, 7 September 2026, seiring munculnya kabar yang mengaitkan pemerintah dengan dukungan kepada calon tertentu.
Sikap pemerintah: tidak mengintervensi
Dalam kesempatan tersebut, Dominggus meminta semua pihak yang berminat untuk mencalonkan diri agar mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku secara terbuka dan demokratis. Ia juga mengimbau pimpinan cabang olahraga untuk menentukan pilihan berdasarkan kepentingan olahraga daerah.
"Saya tegaskan, tidak ada intervensi. Silakan semua kandidat yang ingin merebut kursi Ketua KONI Papua Barat untuk maju,"
Pernyataan itu dimaksudkan mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan eksekutif daerah dalam proses internal KONI, yang menurut gubernur harus berlangsung independen agar terjaga prinsip sportivitas, transparansi, dan profesionalitas.
Klarifikasi anggaran Musprov
Selain menegaskan netralitas, Dominggus membantah kabar bahwa dirinya memberi dukungan finansial kepada calon tertentu senilai Rp500 juta. Menurut gubernur, angka tersebut merupakan bagian dari anggaran resmi pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Papua Barat, bukan bantuan pribadi kepada kandidat.
Gubernur menjelaskan bahwa dana awal yang direncanakan sebesar Rp500 juta kemudian meningkat menjadi Rp600 juta setelah melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) untuk menunjang kelancaran kegiatan Musprov.
| Pos | Jumlah |
|---|---|
| Anggaran awal Musprov | Rp500.000.000 |
| Total setelah pembahasan DPRP | Rp600.000.000 |
Respons terhadap kandidat dan harapan pasca-Musprov
Dominggus menyatakan telah menerima pemberitahuan dari dua calon yang menyatakan kesiapan dan meminta izin untuk maju. Pemerintah provinsi memberikan lampu hijau bagi proses pemilihan berjalan sesuai aturan organisasi.
Lebih jauh, Pemprov Papua Barat berharap Musprov KONI akan menghasilkan kepemimpinan yang mampu mengembangkan prestasi olahraga daerah melalui prinsip profesionalisme dan tata kelola yang akuntabel. Gubernur menekankan bahwa pemilihan yang bersih penting untuk memajukan pembinaan atlet dan pengelolaan cabang olahraga di provinsi yang memiliki potensi besar ini.
Implikasi tata kelola dan akuntabilitas
Pernyataan gubernur menyorot dua isu penting: kebebasan organisasi dalam memilih pemimpin dan transparansi penggunaan anggaran publik. Klarifikasi mengenai status dana dapat menjadi acuan bagi publik dan stakeholder olahraga untuk menilai keterbukaan proses penyelenggaraan Musprov.
- Proses pencalonan diharapkan berjalan independen tanpa tekanan dari pihak eksternal.
- Anggaran Musprov sebagai dana resmi wajib dipertanggungjawabkan secara administrasi dan publik.
- Pemprov dan DPRP perlu memastikan penggunaan dana mendukung tujuan peningkatan prestasi dan pengelolaan organisasi yang baik.
Sejauh ini, menurut pernyataan gubernur, belum ada indikasi intervensi lebih lanjut. Namun, publik dan pelaku olahraga akan memantau jalannya Musprov agar hasil pemilihan benar-benar mencerminkan aspirasi organisasi dan kebutuhan pengembangan olahraga di Papua Barat.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan resmi Gubernur yang disampaikan pada acara apel pagi di Manokwari, 7 September 2026, serta penjelasan mengenai alokasi anggaran yang diolah bersama DPRP.
