Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan langkah percepatan untuk memperoleh hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 10 persen atas hasil produksi minyak dan gas bumi di wilayah penghasil migas, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni. Langkah ini dimaksudkan memperkuat kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat.
Latar dan tujuan percepatan
Peningkatan PAD melalui sektor migas menjadi prioritas setelah evaluasi menunjukkan potensi migas Papua Barat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penerimaan daerah. Untuk itu pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya menyiapkan langkah-langkah administratif dan kelembagaan agar dana PI 10 persen dapat terwujud dan dikelola secara profesional.
Langkah-langkah yang ditempuh
Dalam rapat teknis di Manokwari, jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait sepakat mempercepat pemenuhan sejumlah persyaratan untuk memperoleh PI 10 persen. Beberapa tindakan penting yang diambil antara lain:
- Pembentukan dan kesiapan badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mengelola PI 10 persen.
- Finalisasi dan validasi data bersama perusahaan eksplorasi migas, akademisi, dan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
- Koordinasi dengan Kementerian ESDM dan DPR RI untuk mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merealisasikan kewajiban PI.
"Percepatan pelaksanaan PI 10 persen bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor migas," ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam rapat teknis.
Enam fokus strategi akselerasi PAD sektor migas
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat menguraikan enam fokus strategis yang menjadi kerangka kerja percepatan. Fokus-fokus ini disusun untuk menjawab berbagai kendala teknis, tata kelola, dan aspek hukum.
| Nomor | Fokus Strategi |
|---|---|
| 1 | Akselerasi pelaksanaan PI 10% |
| 2 | Penguatan BUMD migas |
| 3 | Optimalisasi pendapatan yang sah |
| 4 | Pembangunan one data migas Papua Barat |
| 5 | Advokasi dan harmonisasi kebijakan |
| 6 | Collaborative governance |
Prioritas jangka pendek dan hambatan
Sekretaris teknis rapat menyatakan bahwa prioritas jangka pendek adalah mempercepat proses PI 10 persen dan memastikan BUMD migas siap menjalankan fungsi pengelolaan. Namun, sejumlah tantangan masih harus diatasi, termasuk sinkronisasi data, kepastian hukum, dan sinergi antar-lini pemerintahan.
"Tantangan terbesar bukan sekadar menyusun strategi, tetapi memastikan dokumen itu diterjemahkan menjadi penerimaan nyata, tata kelola transparan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat," kata Kepala Dinas ESDM Papua Barat.
Peran pihak terkait
Upaya realisasi PI 10 persen melibatkan berbagai pihak: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten penghasil migas, BUMD yang dibentuk, kontraktor migas, serta pemilik hak ulayat. Harmoni antar-pihak disebut krusial agar proses administrasi dan negosiasi tidak mandek dan kewajiban perusahaan tidak terabaikan.
Dampak bagi PAD dan masyarakat
Jika PI 10 persen terealisasi dan dikelola dengan baik, dana tersebut diproyeksikan memperkuat basis PAD Papua Barat, menyediakan sumber pembiayaan untuk layanan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan yang profesional dan transparan diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat eksploitasi sumber daya alam.
Proses lanjutan
Pemerintah daerah akan melanjutkan finalisasi dokumen strategi, mengintensifkan koordinasi dengan kementerian, serta menyiapkan mekanisme pengelolaan BUMD. Pertemuan dengan pihak pusat dan DPR juga direncanakan untuk menekan realisasi kewajiban PI oleh perusahaan migas.
Seiring langkah percepatan ini, pengawasan dan keterlibatan publik diperlukan agar sumber daya migas benar-benar memberi kontribusi yang adil dan berkelanjutan bagi masa depan ekonomi Papua Barat.
