Banjarmasin — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang membidangi kesejahteraan rakyat termasuk sektor kesehatan, mendorong peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas Mandastana di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Langkah itu disampaikan Ketua Komisi IV, Jihan Hanifha, usai melakukan monitoring ke fasilitas kesehatan yang berada di wilayah pertanian pasang surut tersebut.
Kondisi layanan dan kebutuhan mendesak
Dalam kunjungan lapangan itu Komisi IV menemukan sejumlah permasalahan operasional yang menjadi hambatan pelayanan. Temuan yang disorot antara lain keterbatasan fasilitas, kebutuhan peningkatan kualitas tenaga medis, serta ketidakcukupan stok obat-obatan yang diperlukan di tingkat Puskesmas.
"Seperti halnya penurunan stunting jangan sampai terabaikan meski kita sedang berhadapan dengan penanganan dampak bencana asap. Dan juga, kami mendapatkan informasi adanya keterbatasan stok obat-obatan yang termasuk dalam Formularium Nasional (Fornas), karena ternyata kebutuhan di lapangan kerap berada di luar daftar Fornas itu sendiri,"
Pernyataan tersebut disampaikan Jihan Hanifha sebagai catatan bahwa penanganan bencana lingkungan tidak boleh menggeser prioritas intervensi kesehatan masyarakat, khususnya program gizi yang berkontribusi pada penurunan angka stunting.
Langkah lanjutan: konsultasi dan alokasi anggaran
Komisi IV berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta untuk memastikan jenis obat apa saja yang belum tersedia dan bagaimana regulasi terkait Formularium Nasional dapat menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan. Jihan menyatakan harapannya agar hasil konsultasi itu memungkinkan solusi jangka panjang melalui mekanisme anggaran pusat, termasuk potensi alokasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut Jihan, regulasi tentang Fornas dievaluasi berkala sehingga ada peluang penyesuaian daftar obat agar sesuai kebutuhan pelayanan Puskesmas di daerah seperti Mandastana.
Respons Puskesmas
Kepala Puskesmas Mandastana, dr. Rusdiani, menyambut baik perhatian DPRD dan menyampaikan apresiasi atas kunjungan monitoring tersebut. Dalam keterangannya dr. Rusdiani memaparkan kondisi riil pelayanan di wilayah kerja Puskesmas, meskipun rinciannya tidak seluruhnya diungkapkan dalam rilis kunjungan.
Apresiasi dari pimpinan Puskesmas menunjukkan pentingnya peran pengawasan legislatif dalam mengidentifikasi kebutuhan lapangan dan mempercepat tindak lanjut birokratis untuk perbaikan layanan.
Dampak bagi masyarakat lokal
Puskesmas Mandastana merupakan fasilitas rujukan primer bagi warga di kecamatan yang mengandalkan pertanian pasang surut. Ketersediaan fasilitas yang memadai, tenaga medis yang kompeten, obat-obatan, serta layanan yang cepat dan ramah menjadi penentu aksesibilitas dan kualitas perawatan bagi pasien di daerah itu. Keterbatasan stok obat dan kelengkapan sarana berpotensi memperlambat penanganan penyakit serta intervensi gizi yang krusial pada kelompok rentan.
- Masalah utama: keterbatasan sarpras, SDM medis, dan stok obat sesuai kebutuhan lapangan.
- Tindakan DPRD: monitoring lapangan dan rencana konsultasi ke Kemenkes RI.
- Sasaran solusi: penyesuaian Fornas dan pendanaan melalui DAK atau anggaran pusat.
| Temuan | Rencana tindak lanjut |
|---|---|
| Keterbatasan sarana dan prasarana | Pengajuan ke Kemenkes/DAK untuk alokasi fasilitas |
| Kekurangan SDM medis | Identifikasi kebutuhan dan upaya peningkatan kompetensi |
| Stok obat di luar daftar Fornas | Konsultasi regulasi Fornas dan upaya penyesuaian daftar obat |
Komisi IV menekankan bahwa penanganan bencana lingkungan, seperti yang disinggung terkait asap, tidak boleh mengalihkan fokus dari program prioritas kesehatan masyarakat yang sifatnya preventif dan jangka panjang. Penanganan gizi dan pencegahan stunting menjadi salah satu prioritas yang harus terus berlanjut.
Pandangan akhir
Intervensi legislatif melalui pengawasan, koordinasi dengan kementerian, dan akses pendanaan pusat dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan Puskesmas di daerah terpencil. Langkah DPRD Kalsel untuk membawa masalah Puskesmas Mandastana ke tingkat kementerian merupakan upaya menghubungkan kebutuhan lapangan dengan kebijakan dan anggaran nasional. Implementasi rekomendasi dan tindak lanjut administratif akan menentukan seberapa cepat kondisi layanan di Puskesmas tersebut membaik dan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat.
