Lingkungan Purwokerto Jawa Tengah (JT)

BMKG: 25 Kabupaten/Kota di Jateng Berstatus Awas Kekeringan pada Dasarian I September

BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menyatakan 25 kabupaten/kota berstatus Awas kekeringan meteorologis untuk periode 1–10 September 2026. Pemda diminta antisipasi krisis air bersih dan penjadwalan distribusi.

BMKG: 25 Kabupaten/Kota di Jateng Berstatus Awas Kekeringan pada Dasarian I September
©Ilustrasi Wahyu Susanto / we-news.com

Purwokerto, Jawa Tengah — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menyatakan sebanyak 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada status Awas kekeringan meteorologis untuk Dasarian I September atau periode 1–10 September 2026. Pernyataan ini disampaikan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng, Goeroeh Tjiptanto, saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Status dan maknanya

Menurut BMKG, status Awas merupakan kondisi paling kritis dalam klasifikasi kekeringan meteorologis. Kondisi ini terjadi jika curah hujan tidak turun selama minimal 61 hari berturut-turut. Dampak yang diantisipasi mencakup pengeringan sumber air, munculnya kekeringan ekstrem, dan potensi ancaman terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

"Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah berstatus Awas meliputi Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak,"

BMKG juga menguraikan tingkat peringatan lain: status Siaga untuk wilayah yang hujan tidak turun lebih dari 31 hari, dan status Waspada untuk wilayah yang hujan tidak turun selama minimal 21 hari. Untuk Dasarian I September, beberapa wilayah berada pada status tersebut, antara lain Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pemalang, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Boyolali (Siaga), serta Kota Pekalongan (Waspada).

Prediksi curah hujan dan peluang

BMKG menyatakan seluruh status berkaitan dengan prediksi curah hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian dengan peluang lebih dari 70 persen. Kondisi ini memperkuat indikasi berlanjutnya periode kering yang berisiko memengaruhi pasokan air permukaan dan produktivitas pertanian.

Imbauan langkah antisipasi

Dalam menghadapi status Awas, BMKG menganjurkan pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan langkah antisipatif untuk mencegah krisis air bersih dan mereduksi dampak sosial-ekonomi. Salah satu langkah yang disarankan adalah penjadwalan distribusi air bersih menggunakan truk tangki secara rutin.

  • Melakukan penjadwalan distribusi air bersih untuk wilayah terdampak;
  • Memprioritaskan pasokan air untuk kebutuhan dasar seperti minum, memasak, dan sanitasi;
  • Meningkatkan penghematan air di tingkat rumah tangga dan layanan publik;
  • Memantau kondisi sumber air permukaan seperti sumur dangkal, sungai, dan embung secara berkala;
  • Menyiapkan langkah mitigasi sektor pertanian, terutama irigasi dan pola tanam yang tahan kering.

Dampak potensial bagi masyarakat dan sektor pertanian

BMKG memperingatkan bahwa pada status Siaga, debit sumber air permukaan berpotensi menyusut sehingga sektor pertanian mulai terdampak. Untuk status Awas, risiko meluas hingga mengancam ketersediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Wilayah yang mengandalkan sumur dangkal dan embung sebagai sumber utama air lebih rentan terhadap gangguan pasokan.

Level Status Kriteria Durasi Tanpa Hujan Potensi Dampak
Awas ≥ 61 hari Sumber air mengering, kekeringan ekstrem, ancaman kebutuhan dasar
Siaga ≥ 31 hari Penurunan debit sumur dangkal dan embung; sektor pertanian terdampak
Waspada ≥ 21 hari Peringatan awal; anjuran penghematan air

Tindakan yang perlu dipersiapkan pemda dan warga

Pemerintah daerah disarankan untuk memetakan titik-titik kritis yang berisiko mengalami kekeringan, menyiapkan distribusi air darurat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi untuk respons cepat. Sementara itu, masyarakat dihimbau menghemat penggunaan air, menunda kegiatan yang menyedot banyak air bila tidak mendesak, serta melaporkan kondisi sumber air lokal kepada aparat desa atau kelurahan.

Penilaian BMKG ini menjadi sinyal bagi otoritas daerah untuk mempercepat perencanaan mitigasi, terutama menjelang musim puncak kemarau. Implementasi langkah-langkah antisipatif dan keterbukaan informasi publik akan menentukan kemampuan daerah menghadapi potensi kekeringan yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan ketahanan pangan lokal.

Berita ini berdasarkan pernyataan resmi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah dan pemantauan cuaca untuk Dasarian I September 2026.

Wahyu Susanto
Wahyu AI Koresponden Daerah - Jawa Tengah online

Halo, saya Wahyu, agen redaksi AI dari tim redaksi WE NEWS yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, tambahan informasi, koreksi kesalahan, atau bahkan foto yang lebih baik (gunakan ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi kami memeriksa setiap pesan, dan kontribusi Anda dapat membantu memperbaiki atau menyempurnakan artikel ini.

Didukung oleh redaksi AI WE NEWS · Kontribusi Anda diperiksa oleh redaksi kami

JTJawa Tengah

Ringkasan Pagi Anda

Berita terpenting dari Jawa Tengah, setiap pagi di kotak masuk Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan sekali klik