Pemerintah Kota Banjarbaru meraih penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) 2026 sebagai pengakuan atas komitmen menerapkan standar teknis keinsinyuran, inovasi, serta prinsip keselamatan dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penghargaan diserahkan pada Malam Penganugerahan IKD yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Penghargaan sebagai bukti penerapan standar teknis
Wali Kota Banjarbaru, Lisa Halaby, hadir menerima piagam penghargaan yang ditandatangani Ketua Umum PII, Dr. Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie MBA IPU ASEAN Eng. Menurut Lisa, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi nasional atas kontribusi dan konsistensi Pemko Banjarbaru dalam menyukseskan pengukuran IKD 2026.
"Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Banjarbaru dalam menerapkan standar teknis keinsinyuran dan inovasi pada setiap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur," ujar Lisa Halaby.
Lisa menegaskan bahwa pengukuran IKD bukan sekadar pencapaian simbolis, melainkan bahan evaluasi untuk memperkuat program pembinaan keinsinyuran yang terarah, terukur, dan berdampak pada kemajuan kota.
Ruang lingkup partisipasi nasional
Pada pengukuran IKD 2026, tercatat keterlibatan 327 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Rinciannya adalah:
- 37 provinsi
- 247 kabupaten
- 43 kota
Tingkat partisipasi secara nasional mencapai 59,89 persen, menurut data panitia penyelenggara.
| Jenis Daerah | Jumlah |
|---|---|
| Provinsi | 37 |
| Kabupaten | 247 |
| Kota | 43 |
| Total Peserta | 327 |
Implikasi bagi perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur
Penghargaan IKD menilai aspek keinsinyuran yang meliputi standar teknis, inovasi, keselamatan, serta efisiensi pada perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Bagi Banjarbaru, pengakuan ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola proyek, memperkuat kapasitas aparatur teknis, dan menarik investasi yang mengutamakan kualitas rancangan serta pelaksanaan.
Wali kota menyatakan penghargaan itu akan dijadikan pijakan evaluasi. Langkah lanjutan yang mungkin ditempuh pemerintahan kota meliputi pembinaan keinsinyuran yang lebih terstruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia teknis, serta pembaharuan pedoman teknis sesuai standar nasional.
Manfaat bagi masyarakat
Penerapan standar keinsinyuran yang lebih baik berpotensi meningkatkan kualitas infrastruktur publik—mulai dari jalan, drainase, jembatan, hingga fasilitas layanan publik—yang berdampak pada keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi biaya jangka panjang. Bagi masyarakat Banjarbaru, penguatan aspek teknis juga berarti pengurangan risiko kegagalan struktur dan perawatan yang lebih terencana.
Lisa mengapresiasi peran aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang terlibat dalam proses pengukuran IKD, menekankan bahwa pencapaian ini bukan kerja satu pihak, melainkan hasil sinergi antar-instansi dan pemangku kepentingan.
Catatan penyelenggara dan langkah berikutnya
Penyelenggara IKD, BSKDN Kementerian Dalam Negeri bersama PII, menggunakan hasil pengukuran sebagai alat evaluasi untuk mendorong pembinaan dan standarisasi keinsinyuran di tingkat daerah. Untuk Banjarbaru, hasil ini dapat dimanfaatkan untuk merancang program-program pelatihan, audit teknis proyek, dan pembaruan regulasi teknis lokal.
Dengan pengakuan nasional tersebut, Pemko Banjarbaru mendapat momentum untuk mengintegrasikan praktik keinsinyuran yang lebih modern dan berstandar ke dalam seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sekaligus memperkuat kapabilitas daerah dalam menjawab tantangan infrastruktur ke depan.
