Manokwari — Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah agar sumber daya alam tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Seminar Nasional Perekonomian Daerah "Papedaonomics 2026" di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Kamis, 27 Agustus 2026.
Data pertumbuhan dan inflasi
Dalam sambutannya Lakotani menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Papua Barat menunjukkan tren positif. Berdasarkan angka yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mencapai 6,46 persen secara cumulative to cumulative (ctc), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,94 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan sebesar 5,11 persen. Sementara itu, inflasi Papua Barat tercatat pada level 2,59 persen year on year (yoy).
| Indikator | Angka | Catatan |
|---|---|---|
| Pertumbuhan Papua Barat (ctc) | 6,46% | Periode 2025 |
| Pertumbuhan Papua Barat (tahun sebelumnya) | 4,94% | Periode 2024 |
| Pertumbuhan Nasional | 5,11% | Perbandingan nasional |
| Inflasi Papua Barat (yoy) | 2,59% | Terjaga relatif stabil |
Hilirisasi sebagai strategi peningkatan kemandirian
Menurut Lakotani, pencapaian makroekonomi tersebut menjadi indikasi bahwa ekonomi daerah berada pada jalur yang makin baik dan akseleratif. Namun ia mengingatkan bahwa peningkatan pertumbuhan tidak cukup jika perekonomian masih tergantung pada penjualan bahan mentah tanpa nilai tambah. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pengolahan produk di tingkat lokal.
"Inilah saatnya mengolah di tempat, menaikkan nilai tambah, dan memperkuat kemandirian ekonomi,"
Pernyataan Lakotani menunjukkan fokus pemerintah daerah pada transformasi struktur ekonomi, dari berbasis ekstraksi langsung menuju kegiatan pengolahan dan manufaktur ringan yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan menambah pendapatan daerah.
Peran Papedaonomics 2026
Seminar Papedaonomics 2026 dinilai sebagai ruang dialog penting yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Lakotani menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang menurutnya dapat menjadi wadah perumusan gagasan serta terobosan kebijakan untuk mendukung hilirisasi.
Dalam konteks ini, seminar diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis terkait:
- Pemetaan komoditas unggulan yang siap diolah di daerah;
- Peluang investasi untuk fasilitas pengolahan skala kecil dan menengah;
- Skema kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar akses pembiayaan serta pasar lebih mudah didapatkan.
Dampak bagi ekonomi lokal
Peningkatan hilirisasi berpotensi memperluas basis pertumbuhan ekonomi di Papua Barat melalui beberapa mekanisme: penyerapan tenaga kerja di sektor pengolahan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui harga yang lebih baik untuk produk olahan, serta peningkatan penerimaan asli daerah dari aktivitas bernilai tambah. Lakotani menyatakan bahwa penguatan sektor potensial bukan hanya memperluas sumber pertumbuhan tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.
Walau demikian, keberhasilan hilirisasi bergantung pada ketersediaan infrastruktur, akses modal, kapasitas sumber daya manusia, serta kemitraan yang jelas antara pemangku kepentingan. Papedaonomics diharapkan tidak hanya menghasilkan wacana, tetapi juga langkah nyata yang dapat segera dijalankan.
Langkah selanjutnya
Pemerintah daerah perlu menerjemahkan rekomendasi seminar ke dalam program konkret, misalnya pengembangan sentra pengolahan komoditas unggulan, insentif bagi investasi hilir, dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kolaborasi dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain juga penting untuk mendukung pembiayaan yang terjangkau bagi usaha hilir skala lokal.
Dengan sumber daya alam yang melimpah, keputusan untuk mengutamakan pengolahan lokal dapat menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian ekonomi serta memastikan manfaat ekonomi lebih besar dinikmati masyarakat Papua Barat.
